PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MILITER OLEH CINA DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF FILIPINA BERDASARKAN HUKUM LAUT INTERNASIONAL - Amalia Farah Rosa Fadhilah (Brawijaya Law Student Journal, 2023)
Amalia Farah Rosa Fadhilah, Dhiana Puspitawati, Agis Ardhiansyah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: amaliafarahrf@student.ub.ac.id Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas pembangunan infrastruktur militer asing di ZEE negara lain berdasarkan hukum laut internasional, serta upaya hukum apa saja yang dapat ditempuh oleh Filipina untuk menyelesaikan sengketa terkait pembangunan infrastruktur militer oleh Cina di Mischief Reef. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan historis. Bahan hukum primer adalah UNCLOS 1982, PCA Award 12 July 2016, dan Piagam PBB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kekaburan dalam isu legalitas aktivitas militer asing di ZEE negara lain, termasuk pembangunan infrastruktur militer. Pembangunan infrastruktur militer oleh Cina di ZEE Filipina termasuk ke dalam kategori aktivitas militer asing, yang ketentuan internasionalnya masih belum jelas sehingga menyebabkan beberapa negara membuat interpretasi yang beragam. Hal tersebut menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum. Filipina dan Cina telah melalui suatu upaya hukum untuk menyelesaikan sengketa antara mereka menggunakan arbitrase (PCA), akan tetapi putusan tersebut tidak diakui dan tidak dilaksanakan oleh Cina. Maka dari itu, upaya hukum lainnya yang dapat dilakukan oleh Filipina untuk menyelesaikan sengketa ini adalah melalui metode penyelesaian diplomatis berupa negosiasi, mediasi dan konsiliasi, serta membuat permohonan untuk menerima pendapat nasihat hukum kepada ITLOS. Metode penyelesaian sengketa diplomatis dipilih karena sistem hukum internasional tidak memiliki badan penegakan hukum yang dapat memaksa pelaksanaan hasil putusan pengadilan/arbitrase. Selain itu, berdasarkan prinsip ne bis in idem, perkara yang sama tidak boleh diajukan untuk diadili di peradilan. Sehingga membuat metode penyelesaian sengketa diplomatis sebagai pilihan metode penyelesaian sengketa lainnya yang tepat untuk sengketa ini. Kata Kunci: zona ekonomi eksklusif, aktivitas militer asing, infrastruktur militer Abstract This research aims to analyze the legality of the development of foreign military infrastructure within the EEZ of another country according to the International Law of the Sea and legal remedies taken by the Philippines to settle the dispute following this military infrastructure development by China in Mischief Reef. This research employed a normative-juridical method and statutory and historical approaches. The primary data involved UNCLOS 1982, the PCA Award 12 July 2016, and the Charter of the United Nations. The research results show that there was a vagueness of norms regarding the legality issue of foreign military activities in the EEZ of another country, including the case of military infrastructure development. The development of military infrastructure by China within the EEZ of the Philippines is included in the category of foreign military activities with unclear international provisions, and this unclarity has led to multi-interpretations by other countries, sparking legal uncertainty. Both the Philippines and China have taken legal remedies to resolve the dispute through the board of arbitration (PCA), but the decision was denied and overlooked by China. When this is the case, another legal measure that can be taken by the Philippines is the diplomatic way involving negotiation, mediation, conciliation, and filing a request to take legal advice to ITLOS. The method of diplomatic dispute resolution was taken since the system of international law does not have any institution responsible to enforce the law that could force the implementation of the decision given by the board of arbitration. Moreover, according to the principle of ne bis in idem, a similar case cannot be filed to be judged in court. That is, a diplomatic measure mentioned above could be taken to resolve the dispute concerned. Keywords: exclusive economic zone, foreign military activities, military infrastructure