PERLINDUNGAN ASAS NON SELF INCRIMINATION BAGI PENGGUNAAN SAKSI MAHKOTA - Sandra Puspita Sari (Brawijaya Law Student Journal, 2023)
Sandra Puspita Sari, Bambang Sugiri, Fines Fatimah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: sandrasapusaaa@gmail.com Abstrak Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah terdakwa memiliki hak untuk menolak diajukan sebagai saksi mahkota berdasarkan asas non self incrimination dan bagaimana pengaturan yang ideal mengenai penggunaan saksi mahkota di Indonesia kaitannya dengan perlindungan terhadap hak non self incriminationnya yang dimilikinya. Seringkali dalam berbagai sidang pembuktian perkara pidana, muncul saksi mahkota yang keterangannya digunakan sebagai alat bukti. Pada dasarnya, istilah saksi mahkota tidak disebutkan secara tegas dalam KUHAP. Penggunaan alat bukti keterangan saksi mahkota hanya dapat dilihat dalam perkara pidana yang berbentuk penyertaan, dan terhadap perkara pidana tersebut telah dilakukan pemisahan (splitsing) sejak proses pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan. Penggunaan saksi mahkota di Indonesia masih menjadi perdebatan sampai saat ini baik dikalangan praktisi maupun akademisi. Sebagian pihak berpendapat bahwa penggunaan saksi mahkota dibolehkan karena bertujuan untuk tercapainya rasa keadilan publik. Sebagian juga berpendapat, bahwa penggunaan saksi mahkota terkhusus keterangannya bertentangan dengan hak asasi dan rasa keadilan terdakwa yang dijadikan menjadi saksi mahkota. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dimana penelitian ini melihat menganalisa perlindungan hak terdakwa untuk tidak mengkriminalisasi dirinya sendiri dalam penggunaan saksi mahkota yang pelaksaannya masih terjadi perdebatan mengenai penggunaan. Indonesia meratifikasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR. Asas non self incrimination belum diatur secara limitatif dalam ketentuan KUHAP. Namun demikian tidak berarti bahwa Indonesia tidak mengakui asas non self incrimination dalam proses peradilan pidana. Kata Kunci: saksi mahkota, ICCPR, non self incrimination Abstract This research aims to find out whether a defendant is entitled to the right to refuse to become a crown witness according to the non-self-incrimination principle and what ideal regulation can be established in the involvement of crown witnesses in Indonesia related to the protection of the right to non-self-incrimination that the witness concerned is entitled to. In several trials over criminal cases, the testimonies given by crown witnesses are used as evidence. Principally, the term crown witness is not clearly highlighted in the Criminal Code Procedure. The use of proof obtained from the testimony of a crown witness can only be found in a criminal case involving the participation of punishable acts, while this case has been split since preliminary investigation at the inquiry level. The involvement of a crown witness in Indonesia has been debated to date among practitioners and academic scholars. Some opine that the involvement of a crown witness is acceptable, considering that it is intended to achieve justice for the public. However, some others believe that the involvement of a crown witness, especially his/her testimony, violates the human rights and justice of the defendant appointed as the crown witness. This research employed a normative method that analyzed the protection of the right of the defendant to not criminalize himself/herself in the use of a crown witness, while its implementation of the use of a crown witness has been an ongoing debate. Indonesia ratified Law Number 12 of 2005 concerning the Ratification of ICCPR. The non-self-incrimination principle is not specifically governed by the provision of the Criminal Code Procedure. However, it does not mean that Indonesia does not recognize the principle of non-self-incrimination in the trial processes of criminal cases. Keywords: crown witness, ICCPR, non-self-incrimination