PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM HAM BAGI BURUH MIGRAN INDONESIA TIDAK BERDOKUMEN SAH DI NEGARA PENEMPATAN - Boby Syofyantory (Brawijaya Law Student Journal, 2023)
Boby Syofyantory, Rachmad Safa’at, Syahrul Sajidin Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: bobysyofyantory@student.ub.ac.id Abstrak Karena para pekerja migran tidak berdokumen sah tidak memenuhi persyaratan dan memenuhi prosedur yang diatur dalam undang-undang PPMI, mengakibatkan mereka tidak bisa memperoleh hak-hak pekerja migran yang di atur di dalam peraturan perundang-undangan ini. Terdapat dua rumusan masalah dalam penelitian ini: (1) Bagaimana pertanggungjawaban negara terhadap perlindungan hukum HAM bagi buruh migran Indonesia tidak berdokumen di Negara penempatan?(2) Bagaimana Upaya preventif perlindungan hukum bagi buruh migran tidak berdokumen sah di Indonesia di negara penempatan? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Bahan-bahan hukum dianalisis dengan teknik penafsiran sistematis dan penafsiran gramatikal. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh jawaban bahwa negara bertanggung jawab atas perlindungan hukum terhadap irregular migrant workers indonesia di negara penempatan, karena asas perlindungan maksimum yang dimiliki oleh pekerja migran Indonesia tidak berdokumen dimanapun mereka berada. Negara bertanggung jawab atas Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh para pekerja, negara bertanggung jawab atas kegiatan keimigrasian dari warganegranya kemanapun mereka pergi melalui kebijakan keimigrasian, dan negara bertanggung jawab dalam memberikan fasilitas perlindungan hukum bagi pekerja migran tidak berdokumen sah dinegara penempatan. Dengan demikian, negara perlu memberikan perlindungan hukum preventif dalam mengurangi penyebaran pekerja migran Indonesia yang tidak berdokumen sah di negara penempatan. Kata Kunci: tanggung jawab negara, perlindungan hukum, buruh migran Indonesia tidak berdokumen Abstract Migrant workers without any valid documents fail to meet the requirements regulated in the Law of Indonesian Migrant Worker Protection (henceforth referred to as UU PPMI), hampering them from accessing their rights as migrant workers. Departing from this issue, this research investigates (1) the responsibility of the state to give legal protection of human rights for Indonesian migrant workers working in host countries without legal documents and (2) preventive measures taken to protect migrant workers working in host countries without legal documents. This research employed a normative-juridical method and statutory and conceptual approaches. Legal materials were analyzed using systematic and grammatical interpretations. The research results reveal that the state holds the responsibility to provide legal protection for irregular Indonesian migrant workers working in host countries. This refers to the principle of maximum protection for migrant workers with no documents working elsewhere. The state is responsible for the human rights of the workers and all immigration-related activities of its citizens wherever they are, the facilities for them despite having no legal documents in host countries. Therefore, it can be said that it is essential for the state to guarantee preventive legal protection to help reduce the number of migrant workers without legal documents in host countries. Keywords: state’s responsibility, legal protection, Indonesian migrant workers without legal documents