ANALISIS YURIDIS KESAMAAN DOKUMEN DALAM TENDER SEBAGAI UNSUR PERSEKONGKOLAN PADA PASAL 22 UU NOMOR 5 TAHUN 1999 (ANALISIS PUTUSAN KPPU NO. 23/KPPU-L/2018 DAN PUTUSAN PN NO. 692/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN.Mdn) - Alianto (Brawijaya Law Student Journal, 2023)
Alianto, Hanif Nur Widhiyanti, Diah Pawestri Maharani Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: graneroalianto@gmail.com Abstrak Pada penulisan skripsi ini, penulis mengangkat isu mengenai analisis yuridis kesamaan dokumen dalam tender sebagai unsur persekongkolan pada pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999. Penulisan dengan tema tersebut dilatar belakangi oleh Putusan 692/Pdt.Sus- KPPU/2019/Pn Mdn merupakan putusan yang membatalkan putusan KPPU Nomor 23/KPPU- L/2018 oleh Pengadilan Negeri. Perbedaan penafsiran pasal 22 frasa â€œbersekongkolâ€ UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat antara KPPU dengan PN. Maka dari itu harus dilakukan persamaan batasan frasa â€œbersekongkolâ€ yang berkepastian hukum. Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus. Dengan penelitian tersebut penulis memperoleh kesamaan dokumen termasuk kedalam indikasi persekongkolan, karena apabila berdasarkan pada UU No. 5 Tahun 1999 dan Perkom Nomor 2 Tahun 2010 kesamaan dokumen merupakan indikasi dari sebuah persekongkolan tender. Sedangkan pelaku usaha dapat dikatakan melakukan persekongkolan apabila ada bukti melakukan persekongkolan dan juga memenuhi unsur-unsur dalam pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 dan kesamaan dokumen termasuk kedalam unsur bersekongkol serta kesamaan dokumen termasuk kedalam indikasi persekongkolan berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persainga Usaha Nomor 2 Tahun 2010. Kata Kunci: persengkongkolan tender, frasa, persaingan usaha Abstract This research carries a juridical analysis of document similarities in a tender as part of a conspiracy element in Article 22 of Law Number 5 of 1999. This research topic departed from the District Court Decision Number 692/Pdt.Sus-KPPU /2019/Pn.Mdn that canceled the Decision of Business Competition and Supervisory Agency (henceforth referred to as KPPU) Number 23/KPPU-L/2018. Different interpretation arises, defining the word â€œbersekongkolâ€ (conspiracy) in Law Number 5 of 1999 concerning Bans on Monopolistic Practices and Unfair Business Competition between KPPU and the District Court. This situation indicates that the definition of the word â€œbersekongkolâ€ should be equal and holds legal certainty. This research employed a normative juridical method and statutory and case approaches, concluding that document similarities are categorized as an indication of conspiracy because Law Number 5 of 1999 and Commission Regulation Number 2 of 2010 imply that document similarities indicate conspiracy in a tender. Business actors can be said to have a conspiracy if they are proven to do so and meet the elements in Article 22 of Law Number 5 of 1999. Moreover, document similarities are included in a conspiracy element and these similarities are categorized as an indication of conspiracy according to the Regulation of Business Competition and Supervisory Commission Number 2 of 2010. Keywords: tender conspiracy, phrase, business competition