IMPLEMENTASI PASAL 25 POJK NO. 23/POJK.05/2015 PADA PEMBERIAN REKOMENDASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN PERIHAL POLIS STANDAR YANG DAPAT MERUGIKAN TERTANGGUNG PADA ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI (Studi di Otoritas Jasa Keuangan dan PT Asuransi Rama Satria Wibawa) - Fahrizam Pratama (Brawijaya Law Student Journal, 2023)
Fahrizam Pratama, Sihabudin, Afrizal Mukti Wibowo Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: fahrizam@student.ub.ac.id Abstrak Latar belakang penelitian ini adalah adanya risiko-risiko khusus pada KBLBB yang tidak tercantum dalam PSAKBI sehingga dapat merugikan tertanggung dalam melakukan klaim. Rumusan masalah skripsi ini adalah (1) Bagaimana implementasi Pasal 25 POJK No. 23/POJK.05/2015 pada pemberian rekomendasi oleh Otoritas Jasa Keuangan perihal polis standar yang dapat merugikan tertanggung pada asuransi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai? (2) Apa faktor penghambat implementasi Pasal 25 POJK No. 23/POJK.05/2015 pada pemberian rekomendasi oleh Otoritas Jasa Keuangan perihal polis standar yang dapat merugikan tertanggung pada asuransi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai? (3) Bagaimana upaya dalam mengatasi hambatan implementasi Pasal 25 POJK No. 23/POJK.05/2015 pada pemberian rekomendasi oleh Otoritas Jasa Keuangan perihal polis standar yang dapat merugikan tertanggung pada asuransi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, lokasi penelitian di Otoritas Jasa Keuangan dan PT Asuransi Rama Satria Wibawa, menggunakan data primer dan data sekunder, teknik memperoleh data dengan wawancara dan studi kepustakaan, teknik analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif, serta pengambilan sampel dengan teknik purposive sampling. Penulis mendapatkan jawaban dalam permasalahan dengan mengacu pada teori sistem hukum, yakni substansi, struktur, dan kultur. Bahwa hingga saat ini OJK belum memberikan rekomendasi kepada AAUI mengenai perubahan PSAKBI dengan menambahkan ketentuan mengenai KBLBB. Hal tersebut dikarenakan dari segi substansi, yakni adanya pertentangan dengan teori perjanjian, segi struktur, OJK masih harus menunggu feedback dari pihak terkait, dan segi kultur, yakni masyarakat yang menganggap asuransi kendaraan bermotor merupakan hal yang sukarela, sehingga mempengaruhi OJK dalam mendapatkan data yang komprehensif. Kata Kunci: implementasi, rekomendasi, kendaraan bermotor berbasis listrik berbasis baterai Abstract This research departed from the issues related to risks arising in KBLBB not set forth in PSAKBI, possibly harming the insured in filing claims. Departing from this problem, this research aims to investigate (1) the implementation of Article 25 of the Regulation of Financial Services Authority (henceforth referred to as POJK) Number 23/POJK.05/2015 in terms of the recommendation offered by the Financial Services Authority regarding the issue of standard policy that may harm the insured in the insurance of battery-powered electric vehicles, (2) the impeding factors in the implementation of Article 25 of POJK Number 23/POJK.05/2015 in terms of the recommendations offered by the authority concerned that may harm the party concerned, and (3) the measures taken to tackle the hindrances in the implementation of Article 25 of POJK Number 23/POJK.05/2015 in the recommendations concerned. This research employed empirical-juridical methods and socio-juridical approaches. The research took place in the Financial Services Authority and Rama Satria Wibawa Insurance Company. The research data consisted of primary and secondary data obtained from interviews and library research, and they were further analyzed based on descriptive-qualitative techniques. The sample was collected using a purposive sampling technique. Referring to the theories of the legal system, substance, structure, and culture, this research reveals that to date the Financial Service Authority has not offered any recommendations to AAUI regarding the amendments in PSAKBI by adding the provisions concerning KBLBB simply because in terms of substantive matter, it contravenes the theory of agreement; in terms of the structure, the Financial Service Authority still has to wait for the feedback from the party concerned; and in terms of the culture, people still think that insurance for vehicles is optional, and this tendency hampers the authority from gaining comprehensive data. Keywords: implementation, recommendation, battery-powered electric vehicle