URGENSI PENGATURAN PERSYARATAN KHUSUS DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK DI BIDANG TELEMEDICINE - Irvan Fadilah (Brawijaya Law Student Journal, 2023)
Irvan Fadilah, Diah Pawestri Maharani, Afrizal Mukti Mibowo Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: Irvanfadillah1412@gmail.com Abstrak Kekosongan hukum terkait Penyelenggaraan PelayananTelemedicine antara Dokter dengan Pasien berimplikasi pada tidak adanya persyaratan khusus dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik di bidang Telemedicine, sehingga persyaratan yang diberlakukannya hanya persyaratan umum. Namun, persyaratan umum sebagaimana diatur dalam PP 71/2019 belum cukup dikarenakan masih adanya kemungkinan terjadi kegagalan sistem, sehingga membutuhkan persyaratan khusus. Berdasarkan hal tersebut, penulis menganalisis (1) Bagaimana urgensi pengaturan persyaratan khusus dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik di bidang Telemedicine; (2) Bagaimana model pengaturan persyaratan khusus yang ideal dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik di bidang Telemedicine ditinjau dari India. Kemudian penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conseptual research) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan interpretasi sistematis dan gramatikal. Hasil dari penelitian ini bahwa urgensi ketidakadaan persyaratan khusus maupun pemberlakuan persyaratan umum dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik di bidang Telemedicine berimplikasi secara sosiologis pada tidak adanya upaya preventif pertama untuk mengantisipasi dan menghindarkan pengguna Sistem Elektronik sekaligus Pasien dari ancaman yang membahayakan kesehatan dan/atau nyawa akibat kegagalan Sistem Elektronik, yang mana secara filosofis telah dijamin sebagai hak asasi manusia oleh Hukum Nasional maupun Internasional karena bentuk kerugiannya bersifat immateriil. Secara yuridis, persyaratan khusus juga dapat mengisi kekosongan hukum terkait Penyelenggaraan Sistem Elektronik di bidang Telemedicine yang menyebabkan depresiasi peran hukum; pertentangan dengan konsep Negara Hukum; serta ketidaksesuaian dengan amanat UUD NRI 1945 dan UU 36/2009. Selanjutnya dirumuskan model pengaturan persyaratan khusus dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik di bidang Telemedicine dengan bantuan persyaratan khusus milik India. Kata Kunci: penyelenggaraan sistem elektronik, telemedine, persyaratan khusus Abstract The legal loophole regarding the administration of telemedicine service between a doctor and a patient may lead to the absence of special requirements in the administration of electronic systems in Telemedicine. Thus, general requirements have been referred to so far. However, the general requirements as governed in the Government Regulation 71/2019 are not adequate due to the potential of system failure, thereby needing special requirements. Departing from this issue, this research aims to analyze (1) the urgency of the regulation concerning special requirements in the administration of electronic systems in telemedicine and (2) the regulatory model of the regulation concerning ideal special requirements in the administration of electronic systems in telemedicine from the perspective of India. This research employed a normative-juridical method and statutory, conceptual, and comparative approaches. Primary, secondary, and tertiary data were analyzed using systematic and grammatical interpretations. The research results reveal that this urgency of the matter concerned sociologically results in the absence of initial preventive measures to anticipate and prevent patients as electronic system users from health risks that may harm their life due to the failure of electronic systems administered, and this matter has been philosophically guaranteed as human rights by the national and international laws, considering that it may take an immaterial loss. In a juridical scope, special requirements can also fulfill the legal loophole regarding the administration of the electronic system in telemedicine, and it may result in the depreciation of the role of law, contravention of the concept of the state of law, and irrelevance to the mandate given by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Law 36/2009. The model formulation of the regulation governing special requirements in the administration of the electronic system in telemedicine is also proposed according to the special requirements from India. Keywords: administration of electronic systems, telemedicine, special requirements