PENYELESAIAN SENGKETA SERTIFIKAT GANDA PERTANAHAN DALAM PROGRAM PTSL DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PROBOLINGGO (STUDI SENGKETA ANTARA SHM NO.1 DENGAN SHM NO. 1351/DESA WONOKERTO) - Azhar Ravif (Brawijaya Law Student Journal, 2023)
Azhar Ravif, M. Hamidi Masykur, Herlindah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: azhar_ravif@student.ub.ac.id Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan hukum berupa sengketa sertifikat ganda pertanahan akibat terbitnya sertifikat ganda. Proses penyelesaian sengketa oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo yang berlarut-larut menimbulkan kesan tidak serius di masyarakat. Berdasarkan paparan tersebut, penulis mengangkat dua rumusan masalah, yakni : (1) Hambatan yang dihadapi dalam upaya penyelesaian kasus sengketa pertanahan akibat terbitnya sertifikat ganda dalam program PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo? (2) Bagaimana penyelesaian kasus sengketa pertanahan akibat terbitnya sertifikat ganda dalam program PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo? Penelitian ini merupakan penelitian sosio legal dengan pendekatan penelitian berupa sosiologi hukum. Data penelitian diperoleh melalui hasil wawancara dengan Kepala/Pejabat yang ditunjuk di bagian Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo. Hasil penelitian ini diperoleh data bahwa hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa ini adalah pihak terlapor yang berusaha mencari penyelesaian sendiri; Bukti klaim kepemilikan pihak terlapor kurang jelas; Objek tanah sengketa yang tidak terpetakan dalam sertifikat lama; Penguasaan tanah oleh beberapa orang dan bukan pemilik langsung; Letak objek sengketa berada cukup jauh dari lokasi Kantor Pertanahan; serta sumber daya manusia yang terbatas di Kantah Kabupaten Probolinggo terutama di Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa. Adapun penyelesaian sengketa sertifikat ganda pertanahan ini diselesaikan melalui mediasi. Dimana pihak terlapor (Anggara Putra Kuryanto) bersedia mengajukan permohonan pembatalan SHM No.1351/Desa Wonokerto. Penulis juga menyarankan Badan Pertanahan Nasional untuk mengatur secara konkret batas waktu penanganan sengketa, agar penanganan sengketa sertifikat ganda atau lainnya oleh Kantor Pertanahan tidak berlarut-larut seperti pada kasus ini. Kata Kunci: penyelesaian sengketa, sertifikat ganda pertanahan, program PTSL, kantor pertanahan kabupaten Probolinggo Abstract This research departed from the legal issue of the dispute over double certificates. The process of dispute settlement in the land office in the Regency of Probolinggo takes time and seems endless, and this process does not seem to take serious actions. Departing from this issue, this research aims to investigate (1) hindrances faced in the measures taken to tackle land-related issues following the issuance of double certificates in the PTSL program in land office in the Regency of Probolinggo and (2) the measures taken to settle the dispute caused by the issuance of double certificates in the PTSL program in land office in the Regency of Probolinggo. This research employed socio-legal methods and socio-legal approaches. Research data were obtained from interviews with the Head Official of Dispute Control and Handling in the land office of the Regency of Probolinggo. The research results reveal that the party reported over this dispute has attempted to find his own solution without proper and clear proof of claim. Moreover, the land object of the dispute was not mapped in the former certificate, the land is under the control of several parties, the object in dispute is located very far from the land office, and human resources in the land office of the Regency of Probolinggo do not suffice, especially in Dispute Control and Handling Department. The dispute has taken mediation, where the reported party (Anggara Putra Kuryanto) was willing to submit the proposal for the revocation of Certificate Number 1351/Desa Wonokerto. The author also recommends that the land office clearly regulate the time limit of dispute settlement, ensuring that the settlement process will not take long. More efficient settlement is also expected for other similar cases. Keywords: dispute settlement, double land certificates, PTSL program, land office of the regency of Probolinggo