PERTANGGUNGJAWABAN YURIDIS DAN EKONOMIS KEJAKSAAN TERHADAP KERUSAKAN BARANG BUKTI (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA MALANG) - Ananda Kukuh Wicaksono (Brawijaya Law Student Journal, 2023)
Ananda Kukuh Wicaksono, Prija Djatmika, Fines Fatimah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT Haryono No. 169 Malang email: anandakukuh5@gmail.com Abstrak Permasalahan pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per 027/A/JA/ 10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset pada karena dianggap terjadi kekosongan hukum pada bentuk pertanggungjawaban kerusakan barang bukti sitaan yang dikelola oleh Kejaksaan. Sedangkan pada KUHAP tertulis bahwa pengelolaan barang bukti sitaan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya mengingat barang bukti sitaan yang harus dikembalikan kepada pemilik atas putusan hakim. Jenis penelitian dalam skripsi ini yakni penelitian empiris yang menggunakan data deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang didukung dengan data primer. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik Wawancara dan Studi Kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) memang benar adanya kekosongan hukum pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per 027/A/JA/ 10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset dalam hal bentuk pertanggungjawaban kerusakan barang bukti sitaan yang di kelola oleh Kejaksaan yang pada pengaturannya hanya menjelaskan terkait dengan mekanisme pengelolaan barang bukti sitaan saja. Kata Kunci: Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per 027/A/JA/ 10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset, Barang Bukti, Pertanggungjawaban, Jaksa Penuntut Umum Abstract Regulation of the Prosecutors of the Republic of Indonesia Number 7 of 2020 concerning the Second Amendment to the Regulation of the Attorney General Number Per 027/A/JA/10/2014 concerning the Guidelines of Asset Recovery leaves a legal loophole regarding the responsibilities over the damaged seized properties managed by the Prosecutors’ office. On the contrary, the Criminal Code Procedure asserts that the management of confiscated properties should be well taken care of until they are returned to the owners under court decisions issued by judges. This research employed empirical and descriptive methods. The secondary data were supported by primary data garnered from interviews and library research. The research discovers that there is a legal loophole in the Regulation of Prosecutors of the Republic of Indonesia Number 7 of 2020 concerning the Second Amendment to the Regulation of the Attorney General Number Per 027/A/JA/10/2014 concerning the Guidelines of Asset Recovery regarding the responsibilities over damaged confiscated items managed by the prosecutors’ office. The regulation regarding this matter only highlights the mechanism of the management of the confiscated properties. Keywords: Regulation of the Prosecutors of the Republic of Indonesia Number 7 of 2020 concerning the Second Amendment to the Regulation of the Attorney General Number Per 027/A/JA/10/2014 concerning the Guidelines of Asset Recovery, evidentiary items, responsibility, general prosecutors