PENERAPAN PASAL 42 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI RUMAH SECARA IN HOUSE (STUDI KASUS DI KELURAHAN TLOGOWARU KECAMATAN KEDUNGKANDANG KOTA MALANG) - Eba Muhammad Fadel (Brawijaya Law Student Journal, 2023)
Eba Muhammad Fadel, Moh. Hamidi Masykur, Setiawan Wicaksono Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT.Haryono No. 169 Malang e-mail: ebafadel@student.ub.ac.id AbstrakPenelitian ini membahas terkait proses transaksi jual beli rumah yang berkembang dalam masyarakat yaitu jual beli rumah secara in house. Jual beli rumah secara in house seringkali disandingkan dengan istilah pre-project selling atau pemasaran properti rumah saat kondisi pembangunan properti belum sepenuhnya terlaksana. Jual beli in house berdasar atas sebuah perjanjian dan asas kebebasan berkontrak. Namun, dengan keberadaan Pasal 42 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman memberikan batasan untuk seorang developer dalam memasarkan propertinya. Pada kenyataannya masih terdapat banyak penyimpangan atas muatan pasal tersebut, yang utamanya terjadi pada developer yang beroperasi di Kelurahan Tlogowaru, Kecamatan Kedungkandang. Berdasar latar belakang tersebut, skripsi ini mengangkat dua rumusan masalah, yaitu (1) Bagaimana penerapan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam perjanjian jual beli rumah secara in house? dan (2) Bagaimana hambatan pengembang di Kelurahan Tlogowaru dalam penerapan pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman? Jenis penelitian ini adalah Yuridis Empiris dengan pendekatan penelitian berupa empiris sosiologis. Populasi dalam penelitian ini adalah Perumahan yang terdapat pada Kelurahan Tlogowaru, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, sedangkan sampelnya terdapat enam perumahan yang ada di Kelurahan Tlogowaru, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Berdasarkan hasil penelitian Penerapan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman dalam perjanjian jual beli rumah secara in house belum diterapkan dengan baik oleh enam pengembang perumahan di Kelurahan Tlogowaru. Hambatan hal tersebut ditinjau berdasarkan aspek eksternal dan internal. Kata Kunci: perjanjian jual-beli, jual-beli rumah, in house, pre project selling, Pasal 42 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 2011 AbstractThis research studies the transactional process of house sale and purchase involving direct payment to real estate developers. This payment method is often linked to pre-project selling or the marketing of properties when the houses offered are not fully implemented. This direct payment method is based on an agreement and the principle of freedom of contract. However, Article 42 Paragraph (2) of Law Number 1 of 2011 sets limitations on marketing properties for developers. There have been some violations of what is implied in the article, especially committed by the developers developing their properties in the Sub-District Area of Tlogowaru, the District of Kedungkandang. Departing from this issue, this research aims to investigate the following problems: 1) How is Article 42 Paragraph (2) of Law Number 1 of 2011 implemented in the context of a sale and purchase agreement with a direct payment method? And (2) what impeding factors are faced by the developers in the area in implementing Article 42 Paragraph (2) of Law Number 1 of 2011. This research employed empirical-juridical methods and socio-empirical approaches. The houses built in the Sub-District of Tlogowaru, the District of Kedungkandang, Malang City served as the population researched in this study. The research results reveal that Article 42 Paragraph (2) of Law Number 1 of 2011 in terms of direct payment method to the developers has not been properly implemented by six developers in the aforementioned area. The hindrance concerned was viewed from the perspective of external and internal aspects. Keywords: sale and purchase agreement, direct payment, pre-project selling, article 42 paragraph (2) of law number 1 of 2011