PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 99 TAHUN 2020 - Rais Mara Chandra (Brawijaya Law Student Journal, 2023)
Rais Mara Chandra, Lutfi Effendi, Bahrul Ulum Annafi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: Raischandra22@gmail.com Abstrak Memberikan Pelayanan Publik dengan baik adalah salah satu tugas penting sebagai pemerintah karena dalam hal terjadi suatu tidak keseimbangan maka sektor-sektor penting yang lain akan timpang, oleh sebab itu pemerintah dalam melaksanakan Pelayanan Publik harus memegang teguh prinsip-prinsip Pelayanan Publik yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Akan tetapi kondisi darurat Corona Virus Desease (Covid-19) memaksa pemerintah untuk mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tetang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019. Upaya pemberian vaksin oleh pemerintah dianggap salah satu solusi agar masyarakat terhindar dari penularan Covid-19, namun oleh sebagian masyarakat pemberian vaksin tersebut belum menjadi jawaban. Bagi sejumlah aktivis pada bidang Hak Asasi Manusia tegas menyatakan bahwa menolak vaksin adalah hak asasi rakyat. Penulis dalam skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan sejarah dan pendekatan komparasi. Kata Kunci: layanan administrasi, pelayanan publik, sanksi administrasi Abstract Giving paramount public service is one of the essential tasks of the government to ensure that harmony among important sectors is maintained. In other words, the government has to adhere to the principles of public services as governed in Law Number 25 of 2009 concerning Public Services. However, the state of emergency of Corona Virus Disease (Covid-19) forced the government to issue Presidential Regulation Number 14 of 2021 concerning the Amendment to Presidential Regulation Number 99 of 2020 concerning the Procurement of Vaccines and Administration of Vaccines to tackle the Covid-19 pandemic. Efforts to provide vaccines by the government are considered one of the solutions so that people avoid transmission of Covid-19, but for some people this vaccine has not been the answer. For a number of activists in the field of Human Rights, it is clear that refusing vaccines is a human right of the people. This research employed a normative-juridical method and statutory, conceptual, historical, and comparative approaches. Keywords: administrative service, public service, administrative sanction