PEMENUHAN ASAS KEADILAN DAN ASAS KESEIMBANGAN TERHADAP UPAYA HUKUM KASASI DALAM PKPU - Mazhar Andrian (Brawijaya Law Student Journal, 2023)
Mazhar Andrian, Amelia Sri Kusuma Dewi, Shanti Riskawati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono. No. 169 Malang e-mail: mazharandrian@gmail.com Abstrak Ditinjau dari historis berdasarkan Pasal 218 Staatblaad (1905-217 Jo 1906-348) bahwasannya terhadap upaya hukum putusan PKPU yang diperbolehkan pengajuan upaya hukum kasasi. Kemudian dikarenakan gejolak ekonomi di Indonesia yang semakin memburuk peraturan tersebut diganti menajdi perpu tahun 1998 dan berlanjut hingga sekarang yang menjadi UU KPKPU yang mana pada dalam inti pokok peraturan terkait diperbolehkannya upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU dihapus karena menimbulkan banyak permasalahan. Berlanjut pada tahun 2021 terdapat Putusan Nomor 23/PUU-XIX/2021 yang memperbolehkan upaya hukum kasasasi pada putusan PKPU. Hal ini akan menjadi permasalahan baru di Lembaga PKPU. Oleh karenanya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan asas keseimbangan dan asas keadilan terhadap upaya hukum kasasi pada putsuan PKPU. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normative dengan menganalisis pertimbangan putusan hakim dikaitkan dengan putusan. Dalam penelitian ini, terdapat putusan Putusan Nomor 17/PUU-XVIII/2020 yang memiliki disparitas dengan Putusan Nomor 23/PUU-XIX/2021) dikarenakan terhadap diperbolehkannya upaya hukum kasasi pada putusan PKPU akan menimbulkan persoalan baru dikarenakan apabila putusan PKPU sebelumnya dibatalkan melalui putusan kasasi maka kreditor tidak akan mendapatkan hak piutangnya dan pengurus juga tidak akan mendapatkan feenya dalam menjalankan profesinya, sehingga penulis berkesimpulan dengan adanya putusan kasasi pada putusan PKPU tidak memenuhi asas keadilan yang tertuang dalam pasal 28 G ayat 1 UUD NRI dan penjelasan umum UUK-PKPU dan asas keseimbangan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 28 D ayat 1 UUD NRI dan penjelasan umum UUK-PKPU. Kata Kunci: upaya hukum kasasi, asas keadilan, asas keseimbangan Abstract Seen from the historical perspective, Article 218 Staatblaad (1905-217 in conjunction with 1906- 348) allows for legal remedy in the decision in the case of Suspension of Debt Payment Obligations (henceforth referred to as PKPU), where the case might be brought to a cassation level. As the economic condition is dwindling, this regulation has been amended to the Government Regulation in Lieu of Law of 1998, and it was further amended to Law concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (henceforth referred to KPKPU), no longer allowing the cassation process because it has raised some issues. In 2021, Decision Number 23/PUU-XIX/2021 allowed the cases concerned to be brought to cassation level regarding the decision of PKPU. This, however, will spark a new problem in the PKPU institution. This research employed a normative-juridical method, analyzing the consideration made by the judges regarding the decision. Decision Number 17/PUU-XVIII/2020 differs from Decision Number 23/PUU-XIX/2021 in terms of whether cassation level is allowed. In the case where the Decision of PKPU was canceled by the Decision at the cassation level, the creditor would not get the right to accounts receivable and would not earn money in performing his /her job. From this issue, this research concludes that the decision issued at the cassation level fails to meet the principle of justice as mandated under Article 28 G paragraph 1 of the 1945 Constitution of Indonesia and General Provisions of UUK-PKPU and proportionality principle outlined in Article 28 D paragraph 1 of the Constitution. Keywords: legal remedy at cassation, justice principle, the proportionality principle