MAKNA PEMBELAAN TERPAKSA MELAMPAUI BATAS SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM PADA PUTUSAN NOMOR 867/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel - Evelyn Natasya Hotasi (Brawijaya Law Student Journal, 2023)
Evelyn Natasya Hotasi, Lucky Endrawati, Ardi Ferdian Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: evelynhotasi@gmail.com Abstrak Terlepas dari kewajiban hakim untuk memutus suatu perkara dengan seadil-adilnya, masih ditemukan putusan yang dinilai kurang tepat seperti penjatuhan putusan lepas terhadap anggota polisi yang melakukan penembakan kepada anggota FPI karena dianggap merupakan tindakan dalam rangka pembelaan terpaksa melampaui batas (noodweer exces). Putusan lepas tersebut dinilai kurang tepat karena tindakan penembakan yang dilakukan bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga menunjukan adanya kekaburan hukum mengenai pembuktian dalam unsur-unsur pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweer exces). Penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual ini menggali dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas pada Putusan Nomor 867/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel yang mana tidak sesuai dengan seluruh fakta hukum yang ada. Tindakan penembakan yang dilakukan oleh terdakwa juga tidak sepenuhnya memenuhi unsur-unsur dari pembelaan terpaksa melampaui batas (noodweer exces) sehingga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Selain itu, peneliti dalam penelitian ini juga mendeskripsikan dan merumuskan pemutusan perkara yang seharusnya pada Putusan Nomor 867/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel, yaitu hakim sebagai aparat penegak hukum seharusnya menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Kata Kunci: pembelaan terpaksa melampaui batas, pembunuhan, putusan lepas Abstract Although court decisions are to be made as just as possible, there have been several decisions seen as unjust like in the case of a shooting committed by a policeman against a member of FPI, while this was seen as an excessive necessary defense. The decision that set the defendant free from all charges is deemed unjust simply because the shooting violates human rights and is not relevant to the current regulation. This indicates that there is a vagueness of law in terms of the provision of evidence in the aspects of excessive necessary defence (noodweer exces). This research employed statutory, case, and conceptual approaches to discover and analyze the consideration made by the judge to declare Decision Number 867/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel that is considered irrelevant to all the present legal facts. It was also discovered that the shooting did not meet all the aspects of noodweer exces, and, therefore, it can be categorized as a criminal offence. This research also describes that, regarding the Decision concerned, the Judge should have referred to the positive law in Indonesia to judge this case. Keywords: excessive necessary defence, murder, acquittal