ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN NEGARA DALAM PEMANFAATAN KARYA EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL ATAS PENGGUNAAN KOMERSIAL DITINJAU DARI PASAL 38 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA - Audra Rizky (Brawijaya Law Student Journal, 2023)
Audra Rizky, Yuliati , Yenny Eta Widyanti Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Brawijaya e-mail: audrarizky0@gmail.com Abstrak Pada tulisan ini, penulis mengangkat permasalahan terkait tidak adanya penjelasan kedudukan negara dalam pemanfaatan karya ekspresi budaya tradisional atas penggunaan komersial dalam pasal 38 ayat 1 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Berdasarkan permasalahan yang ada, penulis mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimana kedudukan negara sebagai pemegang hak cipta atas pemanfaatan karya ekspresi budaya tradisional untuk penggunaan komersial berdasarkan ketentuan hak cipta di Indonesia, Ghana, Gabon dan Nigeria? (2) Bagaimana pengaturan terbaik atas izin akses dan pembagian keuntungan dalam pemanfaatan karya ekspresi budaya tradisional atas penggunaan komersial dalam hukum nasional Indonesia?. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan, bahwa atas permasalahan pertama, adalah kabur secara hukum. Pemerintah dapat mempertimbangkan Pemerintah daerah yaitu Gubernur untuk dapat mempresentasikan negara dalam hal ini. Hasil perbandingan menunjukkan, penetapan kedudukan â€œNegaraâ€ oleh negara Gabon cocok diterapkan di Indonesia yaitu menggunakan lembaga negara yang sudah ada. Atas permasalahan kedua, adalah belum terbentuk. Gagasan tersebut dapat dicontoh dari pasal 37 udang-undang pemajuan kebudayaan dan peraturan hak cipta negara Gabon serta pasal 5 dan 7 Protocol Nagoya. Undang â€“ undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta perlu dilakukan perbaikan yang memuat solusi atas permasalahan dari penelitian ini. Kata Kunci: negara, ekspresi budaya tradisional, komersial, hak cipta Abstract This research discusses the absence of further explanation regarding the standing of a state in the use of expressions of folklore for commercial use as referred to in Article 38 Paragraph 1 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Departing from this issue, this research aims to investigate (1) the standing of a state as a copyright holder in the use of expressions of folklore for commercial use according to the provision of copyright in Indonesia, Ghana, Gabon, and Nigeria, and (2) the best regulation concerning access permit and profit share in the use of expressions of folklore for commercial use within the purview of the national law in Indonesia. This research employs normative-juridical methods and statutory and comparative approaches. The research results reveal that the vagueness of the law remains the main issue. In this case, the central government may assign the Governor as the regional government to present the state. The comparative study shows that determining the standing of a state as exercised in Gabon could be adopted by Indonesia by still using the existing body. The second problem lies in the form. This idea can be adopted from the combination of Article 37 of the Law concerning cultural development and copyright regulation and Articles 5 and 7 of the Nagoya Protocol. Law Number 28 of 2014 concerning Copyright needs to be amended to ensure that this law involves the solutions to the problems investigated. Keywords: state, expressions of folklore, commercial, copyright