PENJATUHAN PIDANA DENDA DAN PIDANA KURUNGAN PENGGANTI DENDA TERHADAP ANAK DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 14/PID.SUS-ANAK/2020/PN BATAM - Fatika Allegra Dini (Brawijaya Law Student Journal, 2023)
Fatika Allegra Dini, Faizin Sulistio, Galieh Damayanti Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: allegra_dini@student.ub.ac.id Abstrak Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) merupakan suatu rangkaian penyelesaian perkara Anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Dalam praktiknya, sistem pemidanaan anak harus diidealisasikan sesuai target kepentingan terbaik. Hal ini ditujukan sebagai bentuk upaya preventif agar tidak terjadi pelanggaran hak, harkat, dan martabat Anak. Namun, pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Batam, ditemukan suatu permasalahan, dimana pidana yang dijatuhkan oleh hakim telah menyimpangi ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim menetapkan pidana kumulatif penjara dan denda dengan subsider pidana kurungan sebagai bentuk hukuman terhadap Anak, padahal secara teoritis pengaturannya tidak demikian. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, dilakukan dengan cara mengkaji berbagai prinsip dan peraturan hukum sebagai dasar analisis permasalahan yang diteliti. Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus berfungsi sebagai kunci pemecahan masalah, sehingga studi putusan ini bertujuan untuk memaparkan beleid yang berhubungan dengan regulasi pidana denda dan pidana kurungan pengganti denda menurut perspektif hukum pidana anak di Indonesia. Lalu, penilaian hakim yang dijabarkan melalui Ratio Decidendiinya akan menjadi penentu apakah keputusan hakim sudah bersesuaian dengan teori dan tujuan pemidanaan. Hasil penelitian yang diperoleh menyatakan bahwa tidak ada regulasi terkait substansi pidana denda dan pidana kurungan pengganti denda dalam stelsel pidana Anak, oleh karena itu amar putusan hakim belum mencerminkan target Undang-Undang SPPA yang berorientasi pada aspek edukasi dan perlindungan hukum. Kata Kunci: sistem peradilan pidana anak, sanksi pidana anak, pertimbangan hakim Abstract Judicial System of Juvenile Crime is responsible for handling the cases involving child offenders facing litigation. The judicial system for children prioritizes the principle of the best interest of the child to prevent any likelihood of violations of the rights and the dignity of the children. On the contrary, the Decision of the District Court Number 14/Pid.Sus-anak/2020/PN Batam is problematic since the decision made by the judge contravenes Article 71 Paragraph (3) of Law Number 11 of 2012 concerning the Judicial system of Juvenile Crime. The Judge decided cumulative imprisonment and fines with jail sentence replacing the fines, contravening the proper punishment. This research employed normative-juridical methods by studying the principles and regulations as the basis of analyses of the problems concerned. The statutory and case approaches serve as the key to problem resolution. This research, therefore, aims to elaborate beleid related to the regulation of fines as criminal punishment and imprisonment as the replacement of the fines according to the perspective of the law of juvenile crime in Indonesia. The judgement delivered by the judge based on ratio decidendi would serve as something that determines whether the decision delivered is relevant to the theory and the objective of sentencing. The research results reveal that there is no regulation regarding the substance of fines and jail sentences replacing the fines in the system of juvenile crime. Therefore, the indictment of the judge does not reflect the expectation of the Law concerning the Judicial System of Juvenile Crime that is intended to educate and protect children. Keywords: judicial system of juvenile crime, criminal sanction imposed on a child, judge’s consideration