EFEKTIVITAS PASAL 35 PP 71/2019 DALAM PEREDARAN KONTEN PORNOGRAFI PADA MEDIA SOSIAL TWITTER (STUDI DI KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA) - Iqmal Eaby Mugy Mahawidya (Brawijaya Law Student Journal, 2023)
Iqmal Eaby Mugy Mahawidya, Faizin Sulistio, Ladito Risang Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: iqmaleaby@student.ub.ac.id Abstrak Penulis mengangkat permasalahan ini mengenai Efektivitas pasal 35 PP 71/2019 dalam peredaran konten pornografi pada media sosial twitter, penelitian ini mengambil studi di Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Urgensi permasalahannya terletak dalam penegakkan penanganan konten melalui media sosial dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang PSTE yangmana dalam praktiknya pada media sosial twitter ditemukan banyaknya persebaran serta mudahnya mengakses konten pornografi yang semakin bervariasi untuk pengguna media sosial masyarakat Indonesia. Adapun karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana efektivitas hukum Penerapan Pasal 35 PP No 71/2019 di Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dalam peredaran konten pornografi di media sosial twitter ditinjau dari efektivitas perundang-undangannya? (2) Bagaimana hambatan dan penyelesaian terhadap permasalahan efektivitas Pasal 35 PP No 71/2019 Tentang PSTE yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia terkait peredaran pornografi di twitter? Penelitian ini menggunakan metode penelitian sosio-legal yang diperoleh melalui wawancara dengan metode pendekatan fakta. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan Teknik deskriptif analitis dengan memberikan gambaran terhadap permasalahan yang diperoleh dari observasi lapangan lalu dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian sehingga akan diperoleh hasil yang akurat. Peneliti memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut yaitu ketidak efektivitasan suatu pasal yang mengatur dengan jumlah konten pornografi serta kurangnya kesadaran dari masyarakat terkait dampak penyebaran konten pornografi. Selain itu terdapat hambatan yang mana peraturan yang ada dirasa masih belum bisa mengikuti perkembangan zaman, perlu adanya kolaborasi antar stakeholder dengan masyarakat untuk menciptakan hukum yang dapat dijalankan dalam semua lini masyarakat. Kata Kunci: efektivitas, konten pornografi, PSTE (Penyelengara Sistem dan Transaksi Elektronik) Abstract This research discusses the effectiveness of Article 35 of Government Regulation 71/2019 regarding the publication of pornographic content on Twitter. This research took place in the Ministry of Communication and Information Technology of the Republic of Indonesia. The urgency of the problem lies in the handling of social media content as in the Government Regulation Number 71 of 2019 concerning Electronic System and Transaction Administrator (PSTE). It is obvious that it is not hard to access or spread pornographic content on Twitter among social media users in Indonesia. Departing from this problem, this research investigates (1) the effectiveness of law regarding the implementation of Article 35 of Government Regulation Number 71/2019 in the Ministry of Communication and Information Technology regarding the case seen from the effectiveness of the legislation, (2) impeding factors in and solutions to the effectiveness of Article 35 of Government Regulation Number 71/2019 concerning PSTE in the Ministry regarding the case. This research employed socio-legal methods requiring data obtained from interviews with a factual approach. The data were then analyzed using a descriptive technique by describing the problem obtained from field observation. This problem was then related to the current legislation relevant to the problems. The methods and approach are intended to give accurate results. The research results reveal that the ineffectiveness of the related article, the number of pornographic contents, and poor awareness of the people of the impact caused by the publication of pornographic content have been the cause of the problems. Moreover, the existing regulation fails to go in line with current development. Collaboration between stakeholders and the members of the public is required to allow for flexible law that applies to all types of communities. Keywords: effectiveness, pornographic contents, electronic system and transaction administrator (PSTE)