URGENSI PENGATURAN PENDAFTARAN MULTIMEDIA MARKS SEBAGAI BENTUK MEREK NON-TRADISIONAL VISUAL - Yasmin Aurelia Taniasari (Brawijaya Law Student Journal, 2023)
Yasmin Aurelia Taniasari, Moch. Zairul Alam, Ranitya Ganindha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: yasmintaniasari26@gmail.com Abstrak Keterpurukan atas perdagangan dunia selepas PD-II menjadi titik awal perkembangan perdagangan dunia yang mendorong inovasi baru dari perusahaan untuk bersaing di pasar. Multimedia marks merupakah salah satu bentuk inovasi dari produsen yang kompleks dan tidak dapat direpresentasikan secara grafis terbentuk atas elemen gambar bergerak dan suara. Secara teoritis, multimedia marks dapat didaftarkan di Indonesia sebagaimana dalam Pasal 1 Angka 1 UU MIG kombinasi atas 2 unsur dapat didaftarkan. Multimedia marks memiliki kapasitas yang cukup sebagai merek karena memenuhi aspek fungsi merek, menguntungkan secara ekonomis karena dapat memberikan impresi lebih lanjut sehingga konsumen dapat dengan mudah mengidentifikasikan sumber produk/jasa, dan memiliki daya pembeda yang cukup. Tanpa adanya peraturan yang jelas, hal ini dapat menimbulkan ambiguitas dan tumpang tindih antara merek dan hak cipta. Rekomendasi yang tepat berkaitan dengan pengaturan pendaftaran multimedia marks diberikan melalui perbandingan terhadap Uni Eropa yang telah mengatur multimedia marks sejak 2016 yang beberapa ketentuannya telah diubah melalui Regulation (EU) 2017/1001 dengan ketentuan hukum yang sudah berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Kata Kunci: merek non-tradisional visual, multimedia marks, pendaftaran merek Abstract The world trade crisis in post-World War II was the starting point for the development of world trade, and it has stimulated innovations made by companies that compete in markets. Multimedia marks are one of the complex innovations from the producers and they cannot be graphically presented, consisting of motion pictures and sounds. Theoretically, multimedia marks can be registered in Indonesia as in Article 1 Point 1 of Law concerning Trademarks and Geographical Indications, and the combination of two elements can also be registered but there is no further provision regarding the registration procedures and the explanation regarding which type can be classified as the combination of these two. Multimedia marks carry an adequate capacity since they meet the functional aspect of marks, give economic benefits because they give an impression that allows consumers to identify the source of the products/services, and have adequate distinguishing features. Without clear regulations, it can cause an overlap between marks and copyrights. The recommendation given takes into account the comparison between the regulation regarding multimedia mark regulations and that of the European Union which has governed multimedia marks since 2016 with some provisions amended through the Regulation of (EU) 2017/1001. The legal provisions are now in place in Indonesia as in Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. Keywords: non-traditional visual marks, multimedia marks, mark registration