KONSEPTUALISASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT TESTIMONI FIKTIF PADA TRANSAKSI E-COMMERCE DI INDONESIA - Muhammad Ardi Fathurrahmaan (Brawijaya Law Student Journal, 2023)
Muhammad Ardi Fathurrahmaan, Djumikasih, Zora Febriena Dwithia Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: thurrahmaan@gmail.com Abstrak Pada penelitian ini, penulis mengangkat mengenai maraknya kegiatan testimoni fiktif pada transaksi e-commerce yang merugikan konsumen di Indonesia. Testimoni sendiri merupakan tanggapan yang diberikan konsumen terhadap produk atau pengalaman transaksinya dengan pelaku usaha. Berdasarkan hal tersebut, testimoni memiliki peran yang penting dalam transaksi melalui e-commerce terkhusus pada keputusan pembelian yang akan dilakukan oleh konsumen. Akan tetapi, Banyak oknum pelaku usaha yang menggunakan testimoni fiktif untuk meningkatkan bisnisnya, baik dengan melakukannya sendiri atau membayar jasa pihak ketiga untuk melakukan testimoni fiktif. Undang-Undang Perlindungan Konsumen hanya mengatur mengenai pemberian informasi secara jelas dan benar oleh pelaku usaha dan larangan kepada pelaku usaha untuk memproduksi dan memperdagangkan produk yang tidak sesuai dengan informasi yang diberikan dan tidak mengatur secara khusus mengenai larangan testimoni fiktif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan jawaban bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak memberikan perlindungan hukum kepada konsumen yang mengalami kerugian akibat testimoni fiktif karena tidak mengatur secara langsung mengenai larangan testimoni fiktif. Sehingga penulis melakukan perbandingan pengaturan dengan negara Amerika Serikat dan Kanada yang memiliki pengaturan mengenai testimoni. Berdasarkan perbandingan tersebut, penulis dapat memberikan konsep untuk mengatur mengenai klasifikasi testimoni sebagai iklan atau promosi, penggunaan testimoni, dan pengungkapan hubungan material apabila pelaku usaha menggunakan selebriti atau ahli sebagai endorser. Selain itu, terdapat sistem Opinion Mining Using Ontological Spam Detection yang menggunakan NaÃ¯ve Bayes sebagai algoritma yang dapat mendeteksi testimoni fiktif yang beredar di e-commerce. Kata Kunci: e-commerce, testimoni palsu, perlindungan konsumen Abstract This research aims to study the increasing trends of bogus testimonials in e-commerce transactions disadvantaging consumers in Indonesia. Testimonials represent the responses of consumers to products or their experiences of transactions with a business person or entity. Testimonials, therefore, play a significant role in e-commerce transactions since they affect the decision of consumers to buy something. Unfortunately, businesses these days often involve bogus testimonials to help develop their businesses, and these fake testimonials are often generated by them or by other hired persons to testify about products or services. Consumer Protection Law only regulates clear and true information dissemination by businesses and bans on selling and distributing products not relevant to the information given, but not bogus testimonials. This research employed a normative-juridical method and statutory, conceptual, and comparative approaches. The research results reveal that the Consumer Protection Law does not ban bogus testimonials when compared to the US and Canada which regulate bogus testimonials. Departing from this comparison, this research could offer a concept as the basis for regulating the classification of testimonials as commercials or promotions, the use of testimony, and the disclosure of material connections when businesses use celebrities or experts to help market their products. Moreover, an opinion mining system using ontological spam detection is also used with NaÃ¯ve Bayes as the algorithm that detects bogus testimonials on e-commerce. Keywords: e-commerce, bogus testimonials, consumer protection