ANALISIS YURIDIS PEMULIHAN GANTI RUGI TERHADAP KONSUMEN DALAM KARTEL PENJUALAN SEPEDA MOTOR SEKUTER MATIK HONDA-YAMAHA - Ailsa Ulandari Humaira (Brawijaya Law Student Journal, 2023)
Ailsa Ulandari Humaira, Sukarmi, Ranitya Ganindha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: ailsaulandari@gmail.com Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis mengenai ganti kerugian bagi konsumen kasus kartel Honda-Yamaha dalam perspektif hukum persaingan usaha. Dalam artian, apakah konsumen dalam kasus kartel Honda dan Yamaha tersebut bisa diberikan ganti kerugian atau tidak serta apa langkah yang bisa dilakukan konsumen untuk mendapatkan ganti kerugian. Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), serta pendekatan konseptual. Dengan penelitian tersebut penulis memperoleh bahwa KPPU tidak dapat memberikan ganti kerugian pada konsumen karena KPPU tidak memiliki kewenangan untuk memberikan ganti kerugian pada konsumen dan ganti rugi yang tertera dalam Pasal 47 ayat (2) huruf f adalah ganti rugi yang hanya diberikan kepada pelaku usaha dan pihak lain sehingga apabila konsumen ingin mendapatkan ganti kerugian, konsumen harus melakukan gugatan class action ke pengadilan, walaupun gugatan class action masih terbilang sulit dan lemah. Kata Kunci: ganti rugi, konsumen, kartel Abstract This research aims to analyze the compensation given to consumers in the case of a cartel for the sale of Honda-Yamaha matic scooters from the perspective of business competition law. Specifically, this research looks at whether the consumers in this context can be provided with compensation and what steps can be taken by the consumers to receive compensation. This research employed a normative-juridical method and statutory, case, and conceptual approaches. The research results reveal that the Business Competition Supervisor Commission (henceforth referred to as KPPU) cannot provide compensation for consumers simply because the KPPU does not hold any right or authority to give compensation to the aggrieved consumers in the case of Honda and Yamaha cartel, while compensation is governed in Article 47 paragraph (2) letter f, defined as redress that is only given to businesses or other parties. That is, the consumers wishing to get compensation should file a claim of class action to the court although this class action claim is deemed to be difficult and weak in Indonesia. Keywords: compensation, consumer, cartel