KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH YANG RESPONSIF GENDER DI KOTA MALANG (STUDI IMPLEMENTASI PASAL 4 AYAT (1) PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 67 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI DAERAH) - Clarissa Ayu Nugraha (Brawijaya Law Student Journal, 2022)
Clarissa Ayu Nugraha, Herlin Wijayati, Anindita Purnama Ningtyas Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: clarissaayunugraha@gmail.com Abstrak Penelitian hukum ini membahas tentang bagaimana penerapan dan pelaksanaan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah yang responsif gender sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang rensponsif gender ini harus dilakukan melalui analisis gender. Analisis gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Dalam penerapannya, Pemerintah Kota Malang sudah melakukan sosialisasi terkait pengarusutamaan gender. Tetapi dalam pelaksanaannya masih belum maksimal. Kurangnya komitmen dan sumber daya manusia juga menjadi alasan yang menghambat pelaksanaan ketentuan tersebut. Kata Kunci: implementasi, pengarusutamaan gender, rencana kerja perangkat daerah Abstract This research discusses the implementation applied by the Local Government of Malang City of arranging a gender-responsive work plan of regional instruments complying with the provision of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 67 of 2011 concerning the Amendment to the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 15 of 2008 concerning General Guidelines of Gender Mainstreaming in Regional Areas. Setting policies, programs, and development activities that are gender-responsive should take into account gender analysis. Gender analysis is the process of systematically analyzing gender data on the conditions of men and women, especially with regard to the level of access, participation, control and acquisition of benefits in the development process to reveal the root causes of inequality in positions, functions, roles and responsibilities between men and women. This research employed empirical-juridical methods and socio-juridical approaches. In its implementation, the Local Government of Malang has carried out an introduction to society regarding gender mainstreaming, but it does not guarantee optimal implementation. Poor commitment and human resources have also become the contributing factors hampering the implementation. Keywords: implementation, gender mainstreaming, work plan of regional instruments