PARTISIPASI PUBLIK PADA SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI DALAM PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI SECARA TERBUKA DAN KOMPETITIF DI LINGKUNGAN PEMERINTAH - Rachma Sanni Oktarina (Brawijaya Law Student Journal, 2023)
Rachma Sanni Oktarina, Shinta Hadiyantina, Lutfi Effendi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: nninaasani96@gmail.com Abstrak Publik memiliki peran penting pada seleksi jabatan pimpinan tinggi dalam sistem kepegawaian aparatur sipil negara. Seleksi JPT yang akuntabel, transparan, dan professional merupakan wujud konkret penerapan good governance. Namun, terdapat berbagai permasalahan yang masih terjadi akibat pelaksanaan seleksi jabatan pimpinan tinggi yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Walaupun peraturan mengenai seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi telah di atur dalam beberapa peraturan perundang – undangan, masih banyak kasus yang terjadi akibat penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh para pemangku jabatan strategis atau jabatan pimpinan tinggi tersbut. Hal tersebut dikarenakan belum diatur secara tegas mengenai partisipasi publik dalam pelaksanaan seleksi tersebut serta terdapatnya kekaburan makna frasa mengenai arti dari jabatan strategis itu sendiri. Untuk itu, pelibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan pemilihan calon pemimpin dalam pimpinan jabatan tinggi sangat diperlukan. Secara idealnya, dalam peraturan pelaksanaan seharusnya dijelaskan secara lengkap mengenai kualifikasi serta bagaimana proses kegiatan pelaksanaan uji publik yang akan menduduki jabatan strategis tersebut agar tercapainya kepastian hukum dalam melaksanakan sebuah kebijakan yang telah dibuat. Kata Kunci: jabatan pimpinan tinggi, partisipasi publik, jabatan strategis Abstract The public plays an important role in the selection of high official positions in state civil apparatus human resources. The accountable, transparent, and professional selection represents the concrete implementation of good governance. However, problems still occur due to the selection of high official positions not according to the current regulations. Although this transparent selection is regulated by several laws, cases like abuse of power committed by strategic position holders still happen. This situation is caused by the absence of elaborate regulation regarding public participation in the context of the selection concerned. Therefore, people's participation in this selection is necessary. Ideally, the implementing regulation of this matter should further explain the qualification and the process of public testing for those who are about to hold a certain strategic position for the sake of legal certainty in the implementation of the policy made. Keywords: high official position, public participation, strategic official position