PENENTUAN STATUS SEBAGAI CONSCIENTIOUS OBJECTOR DALAM WAJIB MILITER BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL - Micha Risyafnisyifaa Jayadi (Brawijaya Law Student Journal, 2023)
Micha Risyafnisyifaa J, Ikaningtyas, Yasniar Rachmawati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: micharisyafni@student.ub.ac.id Abstrak Kebijakan wajib militer menjadi kontroversial karena memaksa individu untuk berdinas di angkatan bersenjata tanpa keinginan mereka. Persoalan ini timbul saat ada warga negara yang menolak untuk melakukan wajib militer. Penolakan yang berdasarkan keyakinan ini disebut conscientious objection. Setiap negara atau lembaga peradilan memiliki kerangka hukumnya sendiri untuk menentukan, serta kriteria untuk memberikan, dan pemberian status tersebut dapat bervariasi. Maka, penting untuk mengatur batasan penentuan statusnya memiliki batasan yang terstandarisasi untuk melindungi kepentingan negara dan masyarakat. Perlu juga untuk meneliti regulasi nasional mengenai conscientious objector di Indonesia berdasarkan kebijakan Komponen Cadangan dan UU lain yang berlaku. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk menentukan batasan-batasan bagi individu dalam memperoleh status sebagai conscientious objector berdasarkan Hukum Internasional, serta kesesuaian regulasinya di Indonesia. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengajuan status sebagai conscientious objector, pemohon harus secara khusus dan komprehensif membuktikan bahwa penolakan mereka berdasarkan sistem kepercayaan yang jelas. Sistem kepercayaan ini harus melarang penggunaan kekerasan, partisipasi dalam perang, atau penanganan senjata, dan tidak boleh dipengaruhi oleh motif politik atau keuntungan pribadi. Dalam UU Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara (UU PSDN), tidak terdapat ketentuan peraturan yang mengatur hak warga negara untuk menolak ikut dalam mobilisasi Komcad. Akibatnya, mereka rentan terhadap hukuman sebagaimana diatur dalam pasal 77 UU PSDN. Kata Kunci: conscientious objection, wajib militer, komponen cadangan Abstract Conscription has been a controversial matter, considering that it requires people to join the armed forces while not all people are willing to serve in military service. The issue arose when some people express their objection to joining military service, which is commonly called conscientious objection. Every state or court has its legal framework to decide and the criteria to confer this status, while this conferral may vary. Thus, it is essential to regulate the limitation of the status conferral standard to protect the interest of the state and the citizens. It is important to study the national regulation regarding conscientious objector status in Indonesia according to the military reserve policy and other laws that apply. This research aims to determine the limitation for individuals to get the status of conscientious objector according to international law and the relevance of the regulations concerned in Indonesia. The research results reveal that in the request demanding the conferral of the status â€œconscientious objectorâ€, applicants have to be able to show their objection comprehensively and specifically and explain that their objection is according to a clear trust system. This system should prohibit the involvement of violence, participation in a war, or weapon management. Moreover, it must not be affected by any political motives or personal gain. The law concerning National Resource Management for State Defense (UU PSDN) does not state any provisions that govern citizensâ€™ rights to refuse military reserve mobilization. As a consequence, the people concerned are prone to punishment governed in Article 77 of UU PSDN. Keywords: conscientious objection, conscription, military reserve