IMPLEMENTASI PASAL 2 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG BARANG DILARANG IMPOR TERHADAP IMPOR PAKAIAN BEKAS (STUDI DI KANTOR WILAYAH BEA DAN CUKAI JAKARTA) - Eka Dimah (Brawijaya Law Student Journal, 2022)
Eka Dimah, Lutfi Effendi, Amelia Ayu Paramitha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: eka_dimah@yahoo.com Abstrak Pada penelitian ini, penulis mengangkat sebuah permasalahan terkait implementasi pada pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Barang Dilarang Impor terhadap impor pakaian bekas di Jakarta Pusat. Pemilihan tema yang diangkat penulis dilatarbelakangi oleh adanya kebijakan yang mengatur larangan impor pakaian bekas, tetapi pada realisasinya masih maraknya jual beli pakaian bekas yang diimpor dari luar negeri. Berdasarkan hal tersebut, penulisan skripsi ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimana Implementasi Kebijakan Pasal2Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2020 Tentang Barang Dilarang Impor Terhadap Impor Pakaian Bekas Di Jakarta? (2) Apa hambatan dan solusi bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta dan Penjual Pakaian Bekas Impor pada Implementasi Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Barang Dilarang Impor Terhadap Impor Pakaian Bekas Di Jakarta? Penulisan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan menggunakan teknik analisa data secara deskriptif kualitatif. Bahan hukum yang digunakan penulis yaitu bahan hukum primer dan sekunder yang didapatkan penulis dilakukan dengan penelitian langsung di lapangan serta menganalisi dengan studi pustaka dan penelusuran di internet. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban yaitu adanya permasalahan terhadap implementasi kebijakan pemerintah larangan impor pakaian bekas sehingga pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Barang Dilarang Impor terhadap impor pakaian bekas kurang terimplementasikan dengan baik. Kata Kunci: implementasi, kebijakan, impor, pakaian bekas Abstract This research studies the issue of the implementation of Article 2 of the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 12 of 2020 concerning Prohibited Imported Goods of Imported Second-Hand Clothes in Central Jakarta. This research topic departs from the policy banning imported second-hand clothes that is contrary to the trend of the sales of imported second-hand clothes. With this issue, this research investigates (1) the implementation of the policy of the articles in the Regulation of the Minster of Trade Number 12 of 2020 regarding imported second-hand clothes in Jakarta and (2) the impeding factors and solutions faced and given by the Directorate General of Customs and Excise of Jakarta and imported second-hand cloth traders regarding the implementation of Article 2 of the Ministerial Regulation concerned. With a juridical-empirical method, the research data were analyzed using descriptive-qualitative techniques. The primary and secondary data involved direct observation, library research, and online research from the Internet. The research results reveal that the Ministerial Regulation concerned is not appropriately implemented regarding imported second-hand clothes. Keywords: implementation, policy, import, second-hand clothes