Akuntabilitas Dalam Proses Penyelesaian Barang Tidak Dikuasai (BTD) Tahun 2014 (Studi Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda) - Wicaksono, Dwi Suryo (Jurnal Administrasi Publik, 2016)
Abstract: Accountability In The Process Of Settelment Not Owned Goods (BTD) (Study at the Custom and Excise Office Juanda (KPPBC TMP Juanda) Kabupaten Sidoarjo. In this research discusses abaout accountability in the process of settelment not owned goods (BTD). In this study discusses the accountability in the process of Barang Tidak Dikuasai (BTD), where BTD is the term or the status accorded to goods stockpiled in warehouses TPS over a given time period. This BTD if not immediately resolved by the owner of the goods can be used as of State Property (BMN). In the settlement of these goods accountability is indispensable, because accountability is one of the main components in good governance. The focus of the problems raised namely how is the accountability in the process of the settlement not owned goods (BTD). and from research result it is known that in the process of settlement BTD made by the KPPBC TMP Juanda has implemented good accountability, which can seen from the implementation of the law and honesty accountability, process, programs, and from the policy accountability. Howefer, it also found any obstacles of the accountability such as the coordination by stakeholders in terms of reporting data that is still not going well and the personnel resources are still inadequate Keywords: Accountability, Settelment of BTD Â  Abstrak: Akuntabilitas Dalam Proses Penyelesaian Barang Tidak Dikuasai (BTD) Tahun 2014 (Studi Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda). Dalam penelitian ini membahas mengenai akuntabilitas dalam proses penyelesaian Barang Tidak Dikuasai (BTD), dimana BTD adalah istilah atau status yang diberikan kepada barang-barang yang ditimbun di gudang TPS lebih dari jangka waktu yang diberikan. Barang-barang yang telah ditetapkan sebagai BTD jika tidak segera diselesaikan oleh pemiliknya maka barang tersebut dapat dijadikan Barang Milik Negara (BMN). Dalam penyelesaian barang-barang tersebut akuntabilitas sangatlah diperlukan, karena akuntabilitas merupakan salah satu komponen utama dalam tata pemerintahan yang baik (Good Governance). Fokus permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana akuntabilitas yang dilakukan terkait dalam proses penyelesaian BTD. dan dari hasil penelitian yang dilakukan maka dapat diketahui bahwa dalam proses penyelesaian BTD yang dilakukan oleh pihak KPPBC TMP Juanda telah menerapkan akuntabilitas yang baik, yang dapatÂ  dilihat dari sisi Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran, Akuntabilitas Proses, Akuntabilitas Program dan Akuntabilitas Kebijakannya. Namun juga ditemukan adanya kendala akuntabilitas yang maish terjaadi, diantaranya adalah mengenai koordinasi dalam pelaporan data barang yang masih kurang baik dan sumberdaya aparatur yang masih belum mencukupi Kata kunci: Akuntabilitas, Penyelesaiann BTD