PERJANJIAN SURROGATE MOTHER DI INDONESIA DITINJAU DARI ASPEK SYARAT SAH PERJANJIAN - Indra Krestianto (Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum, 2020)
Perjanjian yang merupakan kesepakatan diantara para pihak untuk membuat suatukesepakatan, seiring dengan perkembangan zaman dan juga kebutuhan dari masyarakatmaka perjanjian selain ada yang bernama (noominat) tapi ada juga yang tidak bernama(Inominat), khusus untuk perjanjian yang tidak Bernama (inominat) ini yang banyakberkembang di dalam masyarakat luas salah satu contohnya adalah perjanjian surrogatemother yakni sebuah perjanjian antara seorang wanita dan pasangan suami istri dimanawanita tersebut setuju agar rahimnya dipinjamkan kemudian hamil dari hasil pembuahanpasangan tersebut yang kemudian ditanamkan ke dalam rahimnya, setelah anak telahdilahirkan oleh wanita tersebut, maka wanita tersebut wajib menyerahkan ataumengembalikan anak kepada pasangan suami istri sesuai dengan kesepakatansebelumnya. Di Indonesia memang tidak disebutkan secara tegas peraturan mengenaiSurrogate Mother akan tetapi disebutkan dalam UU Kesehatan yakni UU No 36 Tahun2009 pasal 127 ayat 1 upaya untuk memiliki keturunan di luar cara alami hanya diizinkanbagi pasangan suami-istri yang sah, dengan beberapa persyaratan tertentu yang sudahditentukan menurut undang – undang. Dan juga Perjanjian Surrogate Mother jika dilihatdari aspek syarat sahnya perjanjian pasal 1320 KUHPerdata dapat dikatakan tidakmemenuhi syarat objektif yaitu kausa yang halal, objek dari perjanjian tersebutmerupakan rahim yang disewa oleh pihak lain yang dapat dikatakan untuk kepentinganbisnis atau untuk mencari uang, hal yang tidak dibenarkan dalam Undang – undang.