PELAKSANAAN FUNGSI APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DALAM MELAKUKAN AUDIT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN BONE (Indonesian Journal of Legality of Law, 2023)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan fungsi dan faktor-faktor yang menjadi penghambat Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam melakukan audit pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Bone. Penelitian ini merupukan penelitian normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan di Kantor Inspektorat Daerah Kabuapaten Bone, Sulawesi Selatan. Metode yang gunakan adalah wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam melakukan audit pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Bone dilaksanakan dengan (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, dan (3) pertanggungjawaban. Meski demikian, pelaksanaan audit pengelolaan keuangan daerah tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya transpansi dan akuntabilitas dalam pengelolan keuangan daerah karena tidak adanya penyampaian informasi kepada publik melalui media massa, sehingga transparansi dan akuntabilitas belum berjalan secara optimal. Sementara faktor-faktor yang menjadi penghambat Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam melakukan audit pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Bone adalah (1) faktor internal yang terdiri dari (a) masih kurangnya sumber daya manusia sehingga beberapa posisi jabatan kosong, danÂ  (b) sarana dan prasarana belum cukup memadai, dan (2) faktor eksternal terdiri dari (a) pengelola keuangan daerah yang tidak koperatif saat dilakukan audit, (b) Aparat Penegak Hukum kadang lambat dalam memproses hukum hasil temuan audit. This study aims to identify and analyze the implementation of functions and the factors that hinder the Government's Internal Supervisory Apparatus in conducting audits of regional financial management in Bone Regency. This research is a normative-empirical qualitative research conducted at the Regional Inspectorate Office of Bone Regency, South Sulawesi. The methods used are interviews, observation and documentation studies. The results of the study show that the implementation of the functions of the Government Internal Supervisory Apparatus in conducting audits of regional financial management in Bone Regency is carried out by (1) planning, (2) implementation and (3) accountability. However, the regional financial management audit implementation should have proceeded more. This is because there is no transparency and accountability in regional financial management due to the absence of conveying information to the public through the mass media, so transparency and accountability have not run optimally. While the factors that hinder the Government's Internal Supervisory Apparatus in conducting audits of regional financial management in Bone Regency are (1) internal factors consisting of (a) the lack of human resources so that several positions are vacant and (b) facilities and infrastructure inadequate, and (2) external factors consisting of (a) regional financial managers who were not cooperative during audits, (b) Law Enforcement Officials were sometimes slow in processing audit findings.