EVALUASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI SOSIAL RI NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN CIANJUR - Deden Suhendar; Iin Endah Setyawati; Siti Jamila NurAfitah (NEO POLITEA, 2022)
ABSTRAK. Penelitian mengenai Evaluasi Kebijakan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) pada Dinas Sosial Kabupaten Cianjur dilatarbelakangi oleh permasalahan yaitu bantuan PKH yang sudah diberikan dari pemerintah pusat tidak sampai kepada warga yang berhak menerima, karena ada ketidaksesuaian data yang ada di masing-masing desa dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan dan belum tepatnya pelaksanaan PKH dalam proses memilih masyarakat yang akan diberikan bantuan PKH tidak tepat sasaran karena masih ada warga yang tidak menerima bantuan PKH tersebut, padahal seharusnya menerima dibanding dengan penerima lain. Penelitian ini menggunakan Teori Evaluasi Kebijakan menurut William N Dunn (2003: 429-438) sebagai kerangka pemikiran yang berindikator efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan Ketepatan. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif serta pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh melalui studi lapangan berisi observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengujian kredibilitas data menggunakan teknik triangulasi, kemudian data-data tersebut direduksi, disajikan dan ditarik simpulan. Berdasarkan hasil penelitian, Evaluasi Kebijakan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) pada Dinas Sosial Kabupaten Cianjur sudah berjalan baik karena Dinas Sosial Kabupaten Cianjur sudah melakukan beberapa Upaya penanggulangan dalam Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan sehingga program ini berjalan dengan baik.Kata Kunci : Evaluasi Kebijakan, Program Keluarga Harapan, Keluarga Sejahtera