HUKUM PIDANA MATI BERDASARKAN SUDUT PANDANG UNDANG-UNDANG DASAR 1945 - Chofifatul Hidayah; Fatma Ulfatun Najicha (Borneo Law Review, 2023)
Abstrak Hukum pidana mati di terapkan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Hukumini merupakan salah satu jenis hukum pokok pada urutan pertama dan hukumanterberat di Indonesia. Penerapannya sendiri bertujuan agar memberi peringatandan efek jerah bagi pelaku pelanggar hukum. Hukum pidana mati tercantum padapasal 10 KUHP dan tata cara pelaksanaannya dijelaskan pada Undang-undangNomor 2 Tahun 1964. Akan tetapi, hukum pidana mati bertolak belakang denganhukum HAM yang ada pada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Dengandemikian bagaimana sudut pandang Undang-Undang Dasar 1945 mengenai haltersebut? Berdasarkan asas degorable right, yaitu hak seseorang bisa dibatasi. Parapelaku telah melanggar hak asasi manusia lain, yang memberikan dampak terhadapkehancuran umat manusia. Maka dari itu, hukum pidana mati tidaklah melanggarHAM terpidana.Kata kunci: Hukum; Pidana mati; UUD 45; HAM.AbstractDeath penalty has been applied in Indonesia since the Dutch colonial era. This law isone of the main types of law in the first order and the toughest punishment inIndonesia. Its application it self aims to provide a warning and deterrent effect forperpetrators of law violators of law violators. The death penalty law is contained inArticle 10 of the Criminal Code and the procedures for implementing it are explained inLaw Number 2 of 1964. However, the death penalty law is contrary to the humanrights law contained in the body of the 1945 Constitution regarding this matter? Basedon the principle of degorable rights, that is a person’s rights can be limited. Theperpetrators have violated other human rights, which have an impact on thedestruction of humanity. Therefore, the death penalty does not violate the humanrights of the convict.Keywords: Law; Death Penalty; 1945 Constitution; Human Rights