ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEBARAN GAMBAR PORNOGRAFI POLWAN POLDA LAMPUNG MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (Studi Kasus: Putusan No.09/Pid.Sus/2014/PN.TK) - Oktavia, Rizki (JURNAL POENALE, 2015)
ABSTRAK Perkembangan teknologi infromasi yang semakin pesat  menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positif dari perkembangan teknologi informasi adalah masyarakat semakin mudah dan cepat mengetahui peristiwa-peristiwa yang terjadi di belahan dunia. Dampak negatifnya adalah munculnya tindak pidana mayantara (cyber crime). Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di dunia maya (cyber crime) adalah penyebaran gambar pornografi melalui media elektronik. Seperti kasus penyebaran gambar porno polwan polda Lampung melalui media elektronik. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka diperoleh kesimpulan mengenai penegakan hukum pidana terhadap pelaku penyebaran gambar pornografi polwan polda Lampung melalui media elektronik. Upaya penegakan hukum pidana terhadap pelaku penyebaran gambar pornografi melalui media elektronik dilaksanakan secara preventif, pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dengan lebih diarahkan kepada proses sosialisasi peraturan perundang-undangan dan secara represif yaitu pemberantasan setelah terjadinya kejahatan dengan dilakukannya penyidikan oleh kepolisian yang selanjutnya dapat diproses melalui pengadilan dan diberikan sanksi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku penyebaran gambar pornografi polwan polda Lampung melalui media elektronik yaitu faktor undang-undang, faktor penegak hukum, fakor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kulture atau budaya. Saran dalam penelitian ini adalah perlu adanya sikap dan tindakan yang pro-aktif dari aparat penegak hukum, khususnya dari aparat kepolisian dan lembaga pendidikan serta keagamaan baik, disamping penerapan sanksi hukum dalam penanggulangan kejahatan diperlukan juga penyuluhan-penyuluhan serta pengawasan intensif dari lembaga diluar lembaga penegak hukum, karena dalam upaya penanggulangan kejahatan tidak selamanya upaya penal memberikan efek jera pada pelaku, tetapi perlu juga upaya non penal.Kata Kunci : Penegakan hukum pidana, Penyebaran gambar pornografi,  Media   elektronik