DEKONSTRUKSI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN MELALUI OTONOMI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PASCA OMNIBUS LAW - Ardhiwinda Kusumaputra (LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, 2021)
ABSTRAK Dinamika hukum pengelolaan sumber daya air di Indonesia, telah mengarahkan pada suatu bentuk inkonsistensi pengaturannya. Terjadinya tarik ulur hak otonomi, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terlihat sejak adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law). Terdapat dua masalah utama, pertama, mengapa terjadi reduksi hak otonomi Pemerintah Daerah dalam hal melakukan pengelolaan atas sumber daya air pasca berlakunya UU No. 11 Tahun 2020? Kedua, bagaimana upaya yang dilakukan untuk tetap mengoptimalkan hak otonomi pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan sumber daya air pasca berlakunya UU No. 11 Tahun 2020? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Dilakukan pendekatan perundang-undangan, dan hermeneutika. Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, menjadi dasar konstitusional bagi Pemerintah Pusat untuk memperkuat kewenangannya atas sumber daya air. Pemerintah daerah lebih diarahkan sebagai pelaksana dari pemerintah pusat. Apalagi, UU No. 11 Tahun 2020 dimaksudkan untuk percepatan pertumbuhan investasi oleh Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, dekonstruksi atas prinsip pembangunan berkelanjutan ini dilakukan dengan mengarahkan pada prosperity bagi masyarakat ditingkat daerah dari adanya sumber daya air. Memaksimalkan peran pengawasan dari pemerintah daerah. Kata kunci: Dekonstruksi; Pembangunan Berkelanjutan; Otonomi Daerah; Sumber Daya Air ABSTRACT Regulation of water resources management in Indonesia, has led to inconsistency in its regulation. The tug-of-war between the central government and local governments has taken place since Law Act Number 11 of 2020 concerning Job Creation (Omnibus Law) was introduced. First, why there are a reduction in the autonomy rights of the Regional Government in terms of managing water resources after the enactment of Act No. 11 Year 2020? Second, how are the efforts made to continue to optimize the autonomy rights of local governments in managing water resources after the enactment of Act no. 11 Year 2020? This research is a normativejuridical research. A statutory and hermeneutical approach is carried out. Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia becomes the constitutional basis for the Central Government to strengthen its authority over water resources. Local governments are more directed as implementers of the central government. Moreover, Act no. 11 of 2020 is intended to accelerate investment growth by the Central Government. Therefore, the deconstruction of the principle of sustainable development is carried out by directing the prosperity for the community at the regional level from the presence of water resources. Maximizing the supervisory role of the Regional Government. Keywords: Deconstruction; Sustainable Development; Regional autonomy; Water resources