UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK LAHAN GARAPAN MASYARAKAT KABUPATEN BERAU DIATAS KAWASAN IPPKH PT BERAU COAL: EFFORTS FOR RESOLVING CONFLICT ON COMMUNITY OWNERSHIP OF BERAU DISTRICT ABOVE PT BERAU COAL's IPPKH AREA - D Lababan, Muhamad Oscario; Kurniati, Nia; Adharani, Yulinda (LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, 2022)
ABSTRAK Konflik Lahan dan Sengketa Tanah menjadi salah satu permasalahan Hukum Agraria yang cukup rumit dan berkepanjangan. Konflik lahan yang terjadi karena ada dua subjek hukum yang mempunyai kepentingan yang berbeda dalam satu lahan yang sama menjadikan permasalahan Agraria ini menjadi suatu permasalahan yang terus terjadi sampai sekarang. Konflik Lahan di Kawasan Hutan yang terjadi di Kabupaten Berau antara PT Berau Coal Sebagai Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) di Kawasan Hutan Negara di Desa Gurimbang dengan Masyarakat Penggarap yang menggarap Kawasan Hutan yang sama berbekal Surat Keterangan Garapan yang diterbitkan oleh Kepala Kampung/Kepala Desa Gurimbang untuk dijadikan tanah garapan. Hal tersebut menimbulkan konflik diantara kedua belah pihak karena satu sama lain merasa berhak untuk memanfaatkan Kawasan Hutan Tersebut. Sehingga upaya penyelesaian konflik lahan ini harus dilakukan melalui jalur non-litigasi dengan skema Mediasi-Arbitrase dengan klausul perjanjian diantara kedua belah pihak yaitu ganti tanam tumbuh kepada Masyarakat Penggarap Desa Gurimbang oleh PT Berau Coal. Kata kunci: Izin Kawasan; Non-Litigasi; Tanah Garapan. ABSTRACT Land Conflicts and Land Disputes are one of the problems of Agrarian Law that is quite complicated and prolonged. Land conflicts that occur because there are two legal subjects who have different interests in the same land make this Agrarian problem a problem that continues to occur until now. Land Conflict in Forest Area that occurred in Berau regency between PT Berau Coal as the Holder of a Forest Area Loan and Use Permit (IPPKH) in the State Forest Area in Gurimbang Village and the Cultivator Community who worked on the same Forest Area armed with a Certificate of Cultivation issued by the Village Head/Head of Gurimbang Village to make Cultivator Land. This creates conflicts between the two sides because each other feels entitled to use the Forest Area. So that efforts to resolve this land conflict must be carried out through non-litigation channels with a Mediation-Arbitration scheme with an agreement clause between the two parties, namely the replacement of planting plants to the Gurimbang Village Cultivation Community by PT Berau Coal. Keywords: Area Permit; Cultivator land; Non-Litigation.