EKSISTENSI PENGADILAN KHUSUS PERTANAHAN GUNA MEWUJUDKAN PENGARUSUTAMAAN LAND RIGHTS SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA: THE EXISTENCE OF SPECIAL LAND COURTS TO REALIZE THE MAINSTREAMING OF LAND RIGHTS AS HUMAN RIGHTS - Bari, Muhammad (LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, 2023)
ABSTRAKTanah merupakan sumber daya alam yang didelegasikan pengelolaannya oleh konstitusi kepada negara. Namun dalam praktiknya, amanat tersebut tidak terlaksana dengan baik. Salah satu permasalahan pertanahan adalah adanya dua lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa pertanahan yang mengakibatkan adanya penyelesaian pertanahan yang masih belum optimal. Polemik tersebut kemudian berimbas pada hak atas tanah sebagai hak asasi manusia yang mendasar dikarenakan sering terjadinya pertentangan putusan. Pembentukan pengadilan khusus pertanahan kemudian dapat menjadi langkah konkret pemerintah agar amanat yang diformulasikan dalam Pasal 24 jo. 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 terwujud. Melalui penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analisis dan studi perbandingan Negara Filipina dan Negara Australia yang saya rasa telah selaras dengan cita-cita pengelolaan hak atas tanah sebagai hak asasi manusia. Tulisan ini akan mengkaji eksistensi pengadilan khusus pertanahan untuk mewujudkan pengarusutamaan land rights sebagai hak asasi manusia tanpa memberikan permasalahan baru terhadap masyarakat.Kata kunci: pengadilan khusus; pertanahan; land rights; hak asasi manusia ABSTRACTLand is a natural resource that the constitution entrusts to the state. But in practice, this mandate is not well implemented. One of the problems with land is the existence of two legal institutions authorized to resolve land disputes. This results in a land settlement that is still not optimal. Frequently conflicting rulings undermine the basic human right to land. The establishment of a special land court can then be a concrete step by the government to fulfill the mandate formulated in Article 24 jo. 28D (1), Article 28H (2) and Article 33 (3) of the 1945 Constitution. Through normative legal research, which I believe is in line with the ideals of managing land rights as human rights, using a descriptive analytical approach and a comparative study of the Philippines and Australia. It also examines how special land courts can help ensure that land rights are mainstreamed as human rights.Keywords: special court; land; land rights; human rights