PELAKSANAAN KETENTUAN PEMBAYARAN UPAH LEMBUR BAGI PEKERJA WAKTU TERTENTU DI APOTEK MANDIRI 2 KOTA PONTIANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN - FELIX CANDRA WINATA NIM. A1012181077 (Jurnal Fatwa Hukum, 2023)
Abstrac Many reasons were put forward by employers regarding the policy of using contract workers, including contract workers who have a fairly high performance and with lower wages with permanent workers and employers do not provide severance pay at the end of their term of office and many other reasons. Implementation of overtime work and overtime pay for workers if the workers, especially Alfamart workers in the shop crew/cashier, work more than the working hours that have been determined by law. Provisions regarding overtime work and overtime pay are regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 13 of 2003 concerning Manpower. Overtime working time is working time that exceeds 7 hours a day for 6 working days and 40 hours a week or 8 hours a day for 5 working days and 40 hours a week or working time on weekly rest days and or on official holidays determined by the Government ( Article 1 paragraph (1) Ministerial Regulation no. 102/MEN/VI/2004). Overtime work can only be done for a maximum of 3 hours/day and 14 hours in 1 week excluding weekly breaks or official holidays. Calculation of Overtime Wages is based on monthly wages by calculating hourly wages.So the problem in this research is whether the implementation of a certain time agreement (pkwt) between workers and entrepreneurs of independent pharmacies in 2 Pontianak cities has been carried out properly. The purpose of this research is to obtain data and information, causal factors, legal consequences and legal remedies regarding the implementation of a certain time work agreement between workers and entrepreneurs at Apotek Mandiri 2 Pontianak. In writing this thesis, the author uses empirical legal research.Based on the description, it can be concluded that the Specific Time Work Agreement (PKWT) that applies at the Mandiri 2 Pontianak Pharmacy, especially the Mandiri 2 Pontianak Pharmacy workers, is not in accordance with Law Number 13 of 2003 concerning Manpower and Ministerial Decree no. 102/MEN/VI/2004 concerning Overtime Working Time and Overtime Wages for Workers; The factor that causes Apotek Mandiri 2 Pontianak to not implement the provisions for overtime work and overtime wages is because Apotek Mandiri 2 Pontianak is of the opinion that the work agreement agreed by both parties is in accordance with the regulations set by the government and because there are no complaints from workers against Apotek Mandiri 2 Pontianak; Legal consequences that occur if Apotek Mandiri 2 Pontianak does not pay workers overtime wages in accordance with the overtime work time contained in the existing laws and regulations, it is called an unlawful act and will be subject to a criminal sanction of imprisonment for a minimum of 1 (one) month and a maximum of 12 (twelve) months and/or a minimum fine of Rp. 10,000,000.00 (ten million rupiah) and a maximum of Rp. 100,000,000.00 (one hundred million rupiah) in accordance with Article 187 of Law no. 13 of 2003 concerning Manpower; and efforts that can be made by workers to Apotek Mandiri 2 Pontianak if they do not pay overtime wages in accordance with overtime work, namely by bipartite and tripartite routes.Keywords: PKWT, Overtime Wages, Employment  Abstrak Banyak alasan yang dikemukakan oleh para pengusaha mengenai kebijakan penggunaan pekerja kontrak, antara lain pekerja kontrak yang mempunyai kinerja yang cukup tinggi dan dengan upah yang lebih rendah dengan pekerja tetap dan pengusaha tidak memberikan pesangon di akhir masa jabatannya dan masih banyak alasan lainnya. Pelaksanaan waktu kerja lembur dan upah lembur pekerja apabila para pekerja tersebut khususnya pekerja Alfamart bagian kru toko/kasir bekerja melebihi jam kerja yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Ketentuan tentang waktu kerja lembur dan upah lembur diatur dalam Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Waktu kerja lembur adalah waktu kerja yang melebihi 7 jam sehari untuk 6 hari kerja dan 40 jam dalam seminggu atau 8 jam sehari untuk 5 hari kerja dan 40 jam dalam seminggu atau waktu kerja pada hari istirahat mingguan dan atau pada hari libur resmi yang ditetapkan Pemerintah (Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri no.102/MEN/VI/2004). Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam/hari dan 14 jam dalam 1 minggu diluar istirahat mingguan atau hari libur resmi. Perhitungan Upah Lembur didasarkan upah bulanan dengan cara menghitung upah sejam.Maka di menjadi permasalahan di dalam penelitian ini adalah apakah pelaksanaan perjanjian waktu tertentu (pkwt) antara pekerja dengan pengusaha apotek mandiri 2 kota pontianak sudah terlaksana sebagaimana mestinya. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi, faktor penyebab, akibat hukum dan upaya hukum tentang pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu antara pekerja dengan pengusaha Apotek Mandiri 2 Pontianak. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan penelitian hukum empiris.Hasil penelitian dicapai bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang berlaku di Apotek Mandiri 2 Pontianak khususnya pekerja Apotek Mandiri 2 Pontianak belum sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri No. 102/MEN/VI/2004 tentang Waktu kerja Lembur dan Upah Lembur Pekerja; faktor penyebab Apotek Mandiri 2 Pontianak tidak melaksanakan ketentuan waktu kerja lembur dan upah lembur adalah karena Apotek Mandiri 2 Pontianak berpendapat bahwa perjanjian kerja yang disepakati kedua pihak sudah sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan karena tidak adanya komplain dari pekerja terhadap Apotek Mandiri 2 Pontianak; akibat hukum yang terjadi apabila Apotek Mandiri 2 Pontianak tidak membayar upah lembur pekerja sesuai dengan waktu kerja lembur yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada maka disebut perbuatan melawan hukum dan akan dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sesuai dengan pasal 187 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; dan upaya yang bisa dilakukan oleh pekerja terhadap Apotek Mandiri 2 Pontianak apabila tidak membayar upah lembur sesuai dengan waktu kerja lembur yaitu dengan cara jalur bipartit dan tripartit.Kata Kunci : PKWT, Upah Lembur, Ketenagakerjaan.