ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERKARA NO.276/PID.B/LH2021/PN.MPW TERKAIT PUTUSAN TINDAK PIDANA KEBAKARAN LAHAN DI KUBU RAYA - GUSTI HARUN FAWWAZ IRSYAD NIM. A1011191091 (Jurnal Fatwa Hukum, 2023)
Abstrac Decree Number: 276/PID.B/LH2021/PN.MPW related to the case of forest and land fires in Kubu Raya by Idah Binti Idris, in this case the first indictment was covered by Article 108 Jo Article 69 paragraph (1) letter h Law - Law Number 32 of 2009 Concerning Environmental Protection and Management and Alternative Charges article 108 in conjunction with Article 56 paragraph (1) Law No. 39 of 2014 concerning Plantations by the public prosecutor. In this case the decision decided by the judge can be said to be unfair, where there are considerations that are ignored by the judge so that the decision made is still said to be unfair. If in this decision considers all legal aspects along with statements from witnesses, expert witnesses, The legal facts in this trial can be considered by the judge in deciding this case.The judge is the person who adjudicates the case (in court or court). According to Article 31 of Law Number 4 of 2004 concerning Judicial Powers, judges are officials who exercise judicial powers regulated by law. In addition, according to Article 1 Number 8 of the Criminal Procedure Code, judges are state court officials who are authorized by law to judge. This thesis research aims to analyze and find out regarding Deccre number :276/PID.B/LH2021/PN.MPW and to prove that the considerations of the Panel of Judges of the Mempawah District Court are not appropriateKeywords : forest and land fires , Consideration, Decision AbstrakPutusan No.276/PID.B/LH2021/PN.MPW terkait dengan kasus kebakaran hutan dan lahan di Kubu Raya oleh Idah Binti Idris, dalam kasus ini terdakwa dituntut dengan dakwaan pertama yakni Pasal 108 Jo Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup dan Dakwaan Alternatif pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1)Undang – Undang No.39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan oleh jaksa penuntut umum. Dalam kasus ini putusan yang di putus oleh Hakim bisa dikatakan tidak adil , dimana terdapat pertimbangan pertimbangan yang di abaikan oleh hakim sehingga keputusan yang di buat masih dikatakan tidak adil. Jika didalam putusan ini mempertimbangkan dari segala aspek hukum beserta keterangan – keterangan dari saksi – saksi, saksi ahli, fakta fakta hukum dalam perisdangan ini bisa menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini.Hakim adalah orang yang mengadili perkara (di pengadilan atau mahkamah). Menurut Pasal 31 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim dalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.selain itu, menurut Pasal 1 Angka 8 KUHAP, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Penelitian skripsi ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui terkait Putusan No.276/PID.B/LH2021/PN.MPW serta untuk membuktikan bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah tidak tepatKata Kunci : Kebakaran Hutan dan Lahan, Pertimbangan Hakim, Putusan