PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KASUS KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PADA TAHAP PENYIDIKAN DI KOTA PONTIANAK - FEDRICK ROBEN HARDT NAINGGOLAN NIM. A1011161076 (Jurnal Fatwa Hukum, 2023)
AbstractCases of forest and land fires in Indonesia continue to occur every year, this shows that efforts to control forest and land fires in Indonesia have not been fully maximized. Various laws and regulations were issued by the government as a form of solving the problem of forest and land fires. Forest and land fires can be caused by natural factors and/or human activities. In Pontianak City, the issue of forest and land fires is also on the agenda for discussion every year. Apart from the dry weather factor, the lack of public or corporate legal awareness of the dangers of clearing land by burning is also a supporting factor for this case to occur every year. The presence of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management as an answer to the problem of law enforcement against perpetrators of forest and/or land burning.Formulation of the problem Based on the explanation on the background, the writer can formulate the problem as follows: "Why is law enforcement against perpetrators of forest and land burning not maximized?, and what are the factors that hinder enforcement against perpetrators of forest and land burning at the investigation stage in Pontianak city? While the aims of this research are: To find out data on enforcement of forest and land burning and also to find out what are the constraining factors in law enforcement against perpetrators of forest and land burning in Pontianak City at the investigation stage.The results obtained from this study are that criminal law enforcement against perpetrators of forest and land burning in Pontiank City has not been maximized due to the difficulty of investigators in finding perpetrators and the lack of public awareness of the law is a factor in cases of forest fires continuing to occur.Keywords: Law Enforcement, Forest and Land Fires, Investigators. Abstrak Kasus kebakaran hutan dan lahan di Indonesia setiap tahunnya terus terjadi hal ini menunjukan bahwa upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Indonesia belum seutuhnya maksimal. Berbagai peraturan perundang-undang  di keluarkan oleh pemerintah sebagai bentuk dari penyelesaian permasalahan kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan da lahan bisa disebabkan oleh faktor alam dan/atau ulah manusia. Di Kota Pontianak, permasalahan kebakaran hutan dan lahan juga menjadi anggenda pembahasan setiap tahunnya.. Selain karna faktor cuaca kemarau, kurangnya kesadaran hukum masyarakat ataupun korporasi akan bahaya dari membuka lahan dengan cara dibakar juga menjadi faktor pendukung kasus ini terjadi setiap tahunnya. Hadirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai jawaban dari permasalahan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan/atau lahan.Rumusan masalah Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut: “Mengapa penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan belum maksimal ?, dan apa saja yang menjadi faktor-faktor penghalang penegakan terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan pada tahap penyidikan di kota Pontianak?. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah : Untuk mengetahui data penegakan terhadap pembakaran hutan dan lahan dan juga Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor-faktor kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku pembakaaran hutan dan lahan di Kota Pontianak pada tahap penyidikan.Hasil yang  diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan di Kota Pontiank belum maksimal dikarenakan sulitnya pnyidik dalam mencari pelaku dan kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum menjadi faktor kasus kebakaran hutan tetap terjadi.                            Kata Kunci : Penegakan Hukum, Kebakaran Hutan Dan Lahan, Penyidik.