PELAKSANAAN PERMOHONAN BALIK NAMA SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH BERDASARKAN JUAL BELI DIBAWAH TANGAN YANG PENJUAL TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA DI KABUPATEN KUBU RAYA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mempawah No. 08/Pdt.G/2015/ PN MPW) - PATUMONA FEBRIYANTY SIMATUPANG NIM. A1011191109 (Jurnal Fatwa Hukum, 2023)
Abstract Ownership of land rights through underhand sale and purchase must still be registered with a certificate in the name of the new owner. However, problems arise when the buyer wants to carry out the transfer of the name of the certificate of title, namely the seller's whereabouts are no longer known. In this thesis research using empirical juridical research methods conducted by conducting interviews with several respondents, namely the Kubu Raya Regency Land Agency Office, Land Deed Officials (PPAT) with working areas in Kubu Raya Regency and buyers in the Kubu Raya Regency area. Based on the legal research that has been carried out using the research method above, it can be concluded that the implementation of the transfer of the name of the certificate of ownership rights which is constrained by the unknown whereabouts of the seller must file a lawsuit with the Mempawah District Court. The results of the lawsuit in the form of a decision by the Mempawah District Court No. 08/Pdt.G/2015/ PN MPW which instructs the Land Agency Office to carry out the name transfer process at the Land Agency Office. The unknown whereabouts of the seller as the defendant resulted in the decision being a Verstek Decision. The registration of the transfer of land rights will be based on the use of a court decision as a substitute for a PPAT Deed in accordance with the provisions of Article 55 of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration. This Verstek verdict will be the basis for the buyer in carrying out the transfer of his land title certificate.  Keywords: Under Hand Buying, Transfer of Name, Certificate of Land Ownership                                                         Abstrak Kepemilikan hak atas tanah melalui jual beli dibawah tangan harus tetap dilakukan balik nama dengan dibuatnya sertifikat atas nama pemilik yang baru. Namun, muncul permasalahan pada saat pembeli ingin dilakukannya pelaksanaan balik nama sertifikat hak milik yaitu penjual tidak diketahui lagi keberadaannya. Pada penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang dilakukan dengan mengadakan wawancara terhadap beberapa responden yaitu Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwilayah kerja di Kabupaten Kubu Raya dan pihak pembeli di wilayah Kabupaten Kubu Raya. Berdasarkan penelitian hukum yang telah dilakukan dengan menggunakan metode penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan balik nama sertifikat hak milik yang terkendala tidak diketahui penjualnya harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Mempawah. Hasil dari gugatan yang berupa putusan Pengadilan Negeri Mempawah No. 08/Pdt.G/2015/ PN MPW yang memerintahkan Kantor Badan Pertanahan agar yang melaksanakan proses balik nama di Kantor Badan Pertanahan. Penjual yang tidak diketahui keberadaannya sebagai tergugat mengakibatkan putusan yang dihasilkan merupakan putusan verstek. Pelaksanakan pendaftaran peralihan hak atas tanah akan didasarkan dengan menggunakan putusan pengadilan sebagai pengganti Akta PPAT sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Peratuan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Putusan verstek ini yang akan menjadi dasar pembeli untuk melaksanakan balik nama sertifikat hak atas tanah yang dimilikinya. Kata Kunci: Jual Beli Dibawah Tangan, Balik Nama, Sertifikat Milik Hak Atas Tanah