PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MEMPERDAGANGKAN IKAN ARWANA (SCLEROPAGES FORMOSUS) TANPA IZIN DI KABUPATEN KAPUAS HULU SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA - DONI SAHRIZAL NIM. A1012171022 (Jurnal Fatwa Hukum, 2023)
ABSTRACT  Arowana fish is a type of freshwater fish whose natural habitat is in nature and is included in the endangered species list. Arowana fish is a type of fish that is protected by legislation and currently its population is almost extinct. This arowana fish comes from the Kapuas Hulu Regency, West Kalimantan Province and has a high selling value because of its rarity. Therefore, many people in Kapuas Hulu Regency are trying to do Arowana fish breeding with the aim of trading it. To be able to trade captive Arowana fish, it is mandatory to have a BKSDA permit. However, in reality, there are still many breeders in Kapuas Hulu District who trade captive Arowana fish without having a permit from the West Kalimantan BKSDA.The formulation of the problem in this research is: " Why do actors who trade arowana fish without a permit in Kapuas Hulu Regency as regulated in Law no. 5 of 1990 Concerning the Conservation of Living Natural Resources and Their Ecosystems No Criminal Law Enforcement Is Performed ? ”. Meanwhile, the aim of the study was to reveal the factors that led to the non-enforcement of criminal law against perpetrators who traded Arowana fish without a permit in Kapuas Hulu District and the obstacles found by police officers from the Kapuas Hulu Police and officers from the West Kalimantan BKSDA in enforcing the law, as well as efforts made by the Police from the Kapuas Hulu Police and officers from the West Kalimantan BKSDA to overcome obstacles in the criminal law enforcement process against actors who trade Arowana fish without a permit in Kapuas Hulu Regency . The legal research method used by the author is an empirical legal research method with a descriptive research nature.Based on the results of the study, it was concluded that the number of Arowana fish breeders who have permits in Kapuas Hulu Regency is 37 people, while those who do not have permits are 18 people spread across 14 sub-districts. These breeders are also actors who trade Arowana fish without a permit in Kapuas Hulu District . These breeders who do not have permits are also the actors who trade Arowana fish without a permit in Kapuas Hulu District . Factors causing the failure to enforce criminal law against perpetrators who trade Arowana fish without a permit in Kapuas Hulu Regency are because the locations for trading arowana fish are spread out and the distance is far away, as well as the vast area of Kapuas Hulu Regency. Obstacles found by police officers from the Kapuas Hulu Police and officers from the West Kalimantan BKSDA in enforcing the law include: the lack of human resources from the police officers from the Kapuas Hulu Police and officers from the West Kalimantan BKSDA to enforce the law and the lack of funds available to support the smooth operation of the Police officers from the Kapuas Hulu Police and the West Kalimantan BKSDA .Efforts were made by police officers from the Kapuas Hulu Police and officers from the West Kalimantan BKSDA to overcome obstacles in the process of enforcing criminal law against perpetrators who traded arowana fish without a permit in Kapuas Hulu District by increasing legal counseling and outreach to members of the public regarding Law no. 5 of 1990, coordinates to carry out raids on arowana fish breeding grounds without a permit in the Kapuas Hulu Regency area, and carries out a strict law enforcement process even though the perpetrators who trade arowana fish without a permit are regional officials or entrepreneurs. Keywords:Law Enforcement, Criminal, Trade, Arowana Fish, Without Permit. ABSTRAK  Ikan Arwana adalah jenis ikan air tawar yang habitat aslinya berada di alam dan termasuk dalam daftar spesies langka. Ikan arwana merupakan salah satu jenis ikan yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan dan saat  ini populasinya hampir punah. Ikan arwana ini berasal dari daerah Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalbar dan memiliki nilai jual yang tinggi karena kelangkaannya. Oleh karena itu, banyak warga masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu yang berusaha melakukan penangkaran Ikan Arwana dengan tujuan untuk diperdagangkan. Untuk dapat melakukan perdagangan Ikan Arwana hasil penangkaran wajib memiliki izin BKSDA. Namun dalam kenyataannya, masih banyak para penangkar di Kabupaten Kapuas Hulu yang memperdagangkan Ikan Arwana hasil penangkaran tanpa memiliki izin dari BKSDA Kalbar.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Mengapa Pelaku Yang Memperdagangkan Ikan Arwana Tanpa Izin Di Kabupaten Kapuas Hulu Sebagaimana Diatur Dalam UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Tidak Dilakukan Penegakan Hukum Pidana?”. Sedangkan tujuan penelitian adalah untuk mengungkapkan faktor-faktor yang menyebabkan tidak dilakukannya penegakan hukum pidana terhadap pelaku yang memperdagangkan Ikan Arwana tanpa izin di Kabupaten Kapuas Hulu dan hambatan yang ditemukan aparat Kepolisian dari Polres Kapuas Hulu dan petugas dari BKSDA Kalbar dalam melakukan penegakan hukum, serta upaya yang dilakukan oleh aparat Kepolisian dari Polres Kapuas Hulu dan petugas dari BKSDA Kalbar untuk mengatasi hambatan dalam proses penegakan hukum pidana terhadap pelaku yang memperdagangkan Ikan Arwana tanpa izin di Kabupaten Kapuas Hulu. Metode penelitian hukum yang digunakan penulis adalah metode penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif.Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh kesimpulan bahwa jumlah penangkar Ikan Arwana yang memiliki izin di Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 37 orang, sedangkan yang tidak memiliki izin sebanyak 18 orang yang tersebar di 14 kecamatan. Para penangkar ini juga menjadi pelaku yang memperdagangkan Ikan Arwana tanpa izin di Kabupaten Kapuas Hulu. Para penangkar yang tidak memiliki izin ini juga menjadi pelaku yang memperdagangkan Ikan Arwana tanpa izin di Kabupaten Kapuas Hulu. Faktor penyebab tidak dilakukannya penegakan hukum pidana terhadap pelaku yang memperdagangkan Ikan Arwana tanpa izin di Kabupaten Kapuas Hulu disebabkan karena lokasi perdagangan ikan arwana tersebar dan jaraknya jauh, serta luasnya wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Hambatan yang ditemukan aparat Kepolisian dari Polres Kapuas Hulu dan petugas dari BKSDA Kalbar dalam melakukan penegakan hukum antara lain: kurangnya SDM dari aparat Kepolisian dari Polres Kapuas Hulu dan petugas dari BKSDA Kalbar untuk melakukan penegakan hukum dan kurang tersedianya dana yang dapat mendukung kelancaran tugas operasional dari aparat Kepolisian dari Polres Kapuas Hulu dan BKSDA Kalbar.Upaya yang dilakukan oleh aparat Kepolisian dari Polres Kapuas Hulu dan Petugas dari BKSDA Kalbar untuk mengatasi hambatan dalam proses penegakan hukum pidana terhadap pelaku yang memperdagangkan ikan arwana tanpa izin di Kabupaten Kapuas Hulu dengan cara meningkatkan penyuluhan hukum dan sosialisasi kepada warga masyarakat mengenai UU No. 5 Tahun 1990, berkoordinasi untuk melakukan razia di tempat penangkaran ikan arwana tanpa izin di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, dan melakukan proses penegakan hukum secara tegas walaupun pelaku yang memperdagangkan ikan arwana tanpa izin adalah pejabat daerah atau pengusaha. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pidana, Perdagangan, Ikan Arwana, Tanpa Izin.