PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN DI DESA SIMPANG KANAN KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA - MAZZA LISA NIM. A1011191241 (Jurnal Fatwa Hukum, 2023)
Abstract Kubu Raya Regency has various regional rules called regulations Regional or Perda, one of which issues a Regency Regional Regulation Kubu Raya number 12 of 2019 concerning changes to Regency Regional Regulations Kubu Raya Number 10 of 2015 concerning Village Consultative Bodies, which regulate matters in exploring and accommodating the aspirations of the BPD community conduct public consultations, hold dialogue forums to receive proposals, suggestions and opinions from the public. For this reason, it is necessary to review the extent of the role of the Agency Village Consultation in the formulation of village policies in Simpang Kanan Village Sungai Ambawang District, Kubu Raya Regency, in order to achieve the essence of regional autonomy. The focus of the problems revealed in this study is Why Agency Village consultations have not played an optimal role in formulating policies In Simpang Kanan Village, Sungai Ambawang District, Kubu Raya Regency?Keywords: Village Consultative Body, Policy and Village Simpang Kanan Village Sungai Ambawang District, Kubu Raya Regency  Abstrak Kabupaten Kubu Raya memiliki berbagai aturan daerah yang disebut Peraturan Daerah atau Perda, dimana salah satunya mengeluarkan Peraturan daerah Kabupaten Kubu Raya nomor 12 tahun 2019 Tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, yang mengatur perihal dalam menggali dan menampung aspirasi masyarakat BPD melaksanakan konsultasi publik, mengadakan Forum dialog menerima usul, saran dan pendapat dari masyarakat. Untuk itu perlu ditinjau sejauh mana peran Badan Permusyawaratan Desa dalam perumusan kebijakan desa Di Desa Simpang Kanan Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, demi mencapai hakikat dari otonomi daerah. Fokus permasalahan yang diungkap dalam penelitian ini adalah Mengapa Badan Permusyawaratan Desa belum berperan secara optimal dalam merumuskan kebijakan Di Desa Simpang Kanan Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya?Kata Kunci: Badan Permusyawaratan Desa, Kebijakan dan Desa Simpang Kanan