Impresi Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Positive Legislature Ditinjau dari Progresivitas Hukum dan Teori Pemisahan Kekuasaan - Mahanani, Anajeng Esri Edhi (Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 2020)
Abstract: The Constitutional Court is one of the institutions with the judicial review power based on the constitution. In its authority to examine based on the constitution, the Constitutional Court not only has the authority to cancel norms (negative legislature), but also has the authority to form new norms (positive legislatures) against laws that either partially or wholly have been declared null and void. The nature of this decision raises the pros and cons, which is further examined in this article through the literature review method. This case literature review is based on the theoretical basis of legal progressivity and the theory of separation of powers based on the principle of checks and balances. Based on the results of an analytical study, it is known that the nature of decisions of positive legislature is resulted from the need for progressive judges in making legal findings to ensure the progressiveness of the law. In this regard, it is studied that making decisions that are positive in the legislature does not injure the meaning of separation of powers in modern constitutional practice, because this authority is exercised to ensure that the realization of checks and balances is in line with the rule of law of the democratic country.Abstrak: Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang berdiri pada kekuasaan yudikatif. Mahkamah Konstitusi dalam kewenangannya menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, tidak hanya memiliki kewenangan untuk membatalkan norma (negative legislature), namun juga berwenang untuk membentuk norma baru (positive legislature) terhadap undang-undang yang baik sebagian maupun keseluruhan normanya, dinyatakan batal. Sifat putusan yang demikian telah menimbulkan pro dan kontra, dan hal itulah yang dikaji dalam artikel ini. Kajian literatur atas kasus ini didasarkan pada landasan teori progresivitas hukum serta teori pemisahan kekuasaan berdasarkan prinsip check and balances. Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, diketahui bahwa sifat putusan positive legislature merupakan wujud dari dibutuhkannya progresivitas hakim dalam melakukan penemuan hukum guna menjamin progresivitas hukum. Terkait hal ini, dapat dikatakan bahwa pengambilan putusan yang bersifat positive legislature tidak mencederai makna pemisahan kekuasaan pada praktik ketatanegaraan modern karena kewenangan ini dilaksanakan untuk menjamin terwujudnya check and balances yang bekerja pada negara hukum yang demokratis.