KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA - Susi Krisjuyani (FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang., 2022)
Kepala Desa merupakan kepala pemerintahan ditingkat Desa, diharapkan mampu menjalankanroda pemerintahan dengan baik dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat untuk mencapai visimisi dan tujuan suatu pemerintahan Desa. Dalam pembangunan Desa diperlukan Gaya kepemimpinanpada Kepala Desa untuk mengarahkan, memotivasi, berkomunikasi, pengambilan keputusan, danpengawasan anggotanya untuk mewujudkan tujuan. Pembangunan di Desa sering tidak berjalan denganbaik akibat pemimpin yang hanya mementingkan kepentingan pribadi, tidak terdapat musyawarah,tidak mendengarkan aspirasi masyarakat. Peneliti tertarik menjawab masalah tersebut dengan mencobamenjawab rumusan masalah: Bagaimana Kepemimpinan Kapala Desa dalam Pembangunan Desa diDesa Entogong. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan Gaya KepemimpinanKepala Desa dalam Pembangunan Desa secara jelas dan cermat. Maka metode yang di gunakanadalah deskriftif kualitatf. Objek penelitian ini adalah Kepemimpinan Kepala Desa dalam pembangunanDesa diwilayah Desa Entogong, Kecamatan Kayan Hulu, kabupaten Sintang, Provinsi KalimantanBarat. Teknik yang digunakan adalah teknik purposive. Informan penelitian ini sebanyak 10 orang,sebagai pertimbangan bahwa yang dipilih memenuhi kriteria sesuai tujuan penelitian. Gaya Kepemimpinanyang dimiliki oleh seorang pemimpin berkaitan erat dengan tujuan yang hendak dicapai pada pemerintahDesa. Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pembangunan Desa di Desa Entogong. Pertama memilikiGaya Kepemimpinan Demokratis, aktif, dinamis, terarah, bertanggung jawab, menerima dan menghargaisaran, pendapat, dan nasehat dari staf/bawahan serta masyarakat, pengambilan keputusan dilakukandengan musyawarah dan melakukan koordinasi antara BPD dan perangkatdesa. Kedua, responsif dengan tipe kepemimpinan inovatif dan progresif. Mempunyai kemampuan untukmempengaruhi dan mengendalikan masyarakat. Ketiga, Kendala terjadi karena kurangnya komunikasiantara kepala desa dan pamong kalurahan, anggaran yang tidak mencukupi pelaksanaan pembangunan,Terdapat tarik ulur antara pendukung Kepala Desa dalam pembangunan desa, Pemerintah supradesayang terlalu ikut campur tangan dalam pembangunan serta terdapat pengalihan anggran untukpenangganan COVID-19.