Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan Dan Masa Jabatan Kepala Desa Adat - Data Wardana; Syaprianto Syaprianto (Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics, 2021)
Penelitian ini tentang implementasi peraturan daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan Dan Masa Jabatan Kepala Desa Adat. Provinsi Riau terdiri dari 12 Kabupaten Kota dua diantaranya yaitu Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Siak telah menetapkan desa adat. Sistem pemerintahan desa adat sebagaimana amanat undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa belum terlaksana karena sistem pemerintahan desa adat masih sama dengan desa lain yang belum ditetapkan sebagai desa adat. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat implementasi kebijakan tentang susunan kelembagaan pengisian jabatan dan masa jabatan kepala desa adat dengan mengguna teori implementasi. Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian bahwa susunan kelembagaan, pengisian jabatan dan masa jabatan kepala desa belum terimplementasi karena pertama komitmen pemerintah daerah untuk menerapkan kebijakan, kebijakan tidak diikuti dengan kesiapan intstansi pelaksana dan kurang dukungan dan partisipasi masyarakat. Aspek koordinasi anatara pemerintah Kabupaten dan Provinsi belum maksimal.