PENGAKUAN HAK MASYARAKAT DI BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DALAM PERSPEKTIF PENGAWASAN PUBLIK - Wahyu Hidayat (Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia, 2023)
Pengakuan hak di bidang perizinan dilakukan dalam bentuk pengawasan dari masyarakat dapat berupa pengaduan Perizinan Dan Non Perizinan atas informasi/pemberitahuan yang disampaikan yang berisi keluhan dan/atau ketidakpuasan terkait perilaku dan/atau pelaksanaan tugas dan fungsi, baik yang dilakukan pegawai, dan/atau informasi tentang pelanggaran kode etik atau disiplin pegawai. Saat ini warga masyarakat makin sadar akan hak dan kewajibannya, dan semakin berusaha melindungi kepentingan mereka baik terhadap sesama warga negara maupun terhadap kewenangan penguasa. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana kewajiban pemerintah daerah dalam pemenuhan hak masyarkat di bidang perizinan dan pengawasan masyarakat dalam rangka mempertahankan hak di bidang perizinan di daerah. Metode penelitian ini dalah penelitian normatif, pendekatan berupa peraturan perundang-undangan, pengumpulan data dalam penelitian ini lebih mengutamakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data dalam penelitian hukum ini memiliki sifat deskriptif kualitatif. Hasil pengkajian menunjukkan bahwa perizinan merupakan instrumen pemerintah daerah dalam melakukan kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak masyarakat dalam meminta perizinan kepada pemerintah daerahnya masing-masing. Kebutuhan masyarakat terhadap legalitas dokumen yang diterbitkan oleh pemerintah yang sah merupakan keniscayaan karena dianggap sebagai pemenuhan kewajiban dan sekaligus hak yang harus terpenuhi dalam berusaha mencukupi kebutuhan hidup. Dalam praktiknya izin dijadikan pula sebagai alat diskriminasi dan lahan bagi pejabat pemerintah untuk melakukan korupsi, sehingga diperlukan pengetahuan masyarakat untuk mengetahui bagaimana bertindak dan bagaimana mengajukan pengaduan atau pelaporan. Sehingga untuk menjalankan cita-cita pemerintahan yang baik maka masyarakat harus diberikan perlindungan terhadap haknya dan kepastian hukum dalam hal penerbitan izin tersebut.