Pendirian Perseroan Terbatas terkait Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Oleh Notaris - Haiti, Diana; Nurunnisa, Nurunnisa; Ulfah*, Sri Aulia (JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah, 2023)
Akta pendirian bagi pelaku usaha atau perseroan terbatas sangatlah penting sebagai bukti tertulis kepemilikan pelaku usaha yang akan daftarkan oleh notaris dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan akan terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS) Risk Based Approach. Namun, dalam proses pengajuan dan pendaftaran tersebut, tidak jarang terjadi kesalahan dalam memahami maksud dan tujuan, baik yang tercantum dalam akta pendirian atau kesalahan penginputan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Hal tersebut mengakibatkan perseroan terbatas tidak dapat melanjutkan proses penerbitan Nomor Induk Berusaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis prinsip kehati-hatian notaris dalam pendirian Perseroan Terbatas terkait OSS Risk Based Approach serta sanksi yang dikenakan kepada notaris terhadap kesalahan dalam pendirian Perseroan Terbatas terkait OSS Risk Based Approach. Penelitian hukum ini merupakan penelitian normative dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach) yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan untuk menjawab isu hukum yang dirumuskan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa: (a) prinsip kehati-hatian Notaris dalam pendirian perseroan terbatas terkait OSS Risk Based Approach yaitu suatu tindakan yang dilakukan atas dasar ketelitian, keseksamaan, kecermatan, dan jujur dalam menjalankan tugas jabatan dan kehati-hatian yang mana hal ini hanya disebutkan secara tersirat. (b) Notaris dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang bersifat reparative. Notaris tetap dapat menjalankan tugas dan kewenangannya, namun harus memperbaiki kesalahan dan bertindak hati-hati sehingga kesalahan tersebut tidak terulang dan bisa pula dikenakan sanksi perdata dengan pengajuan gugatan secara perdata kepada notaris.