PRAKTIK GOOD GOVERNANCE DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR - Yulianti; Abdul Kahar; Jurana (Jurnal Ekonomi Kreatif Indonesia, 2023)
ABSTRAK Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pemerintah Desa memiliki wewenang untuk mengelola, mengatur, mengembangkan dan memperdayaan masyarakat desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan menginterpretasikan praktik tata kelola dana desa yang baik dalam pembangunan infrastruktur di Desa Tanauge Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara. Penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai penelitian deskriptif. Informan dalam penelitian ditemukan 6 orang dengan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa good governance dalam pembangunan infrastruktur di Desa Tanauge telah dilaksanakan dengan pertanggungjawaban formalitas atas infrastruktur yang dibiayai melalui anggaran dana desa yang memiliki peraturan pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh Kepala Desa. Partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di Desa Tanauge belum mampu menciptakan komitmen dan motivasi masyarakat untuk terlibat aktif dalam segala bentuk kegiatan yang direncanakan dalam APBDES, karena kehadiran kepala desa secara sepihak. Akuntabilitas formal dan partisipasi terbatas mampu menciptakan pemerintahan yang baik, juga dapat memicu perilaku disfungsional (menyimpang) pada pengambil keputusan (Kepala Desa) ABSTRACT Based on Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 the Village Government has the authority to manage, organize, develop and empower village communities. The purpose of this study is to understand and interpret the practice of good governance of village funds in infrastructure development in Tanauge Village, Petasia District, North Morowali Regency. This research can be classified as descriptive research. Informants in the study found 6 people with the data analysis method used in this study is qualitative data analysis. The results of the study show that good governance in infrastructure development in Tanauge Village has been implemented with formality accountability on infrastructure funded through the village fund budget which has accountability regulations that must be carried out by the Village Head. Participation in planning, implementing and supervising development in Tanauge Village has not been able to create community commitment and motivation to be actively involved in all forms of activities planned in the APBDES, due to the unilateral presence of the village head. Formal accountability and limited participation are able to create good governance, can also trigger dysfunctional (deviant) behavior in decision makers (Village Heads)