Perlindungan Hukum Hak-Hak Masyarakat Adat Terhadap Eksplorasi Pertambangan Di Kabupaten Tanatoraja - Muh. Fatuhrahman Bakri; Rahmat Hidayatullah Abbas (Officium Notarium, 2023)
A particular legal issue is in full bloom in the Indonesian national legal system, especially in the enforcment of law on indigenous peoples in agrarian disputes that took place in one of the regions in South Sulawesi. The author attempts to identify problems related to the legal protection of the rights of indigenous peoples over customary land areas for exploration of natural resource production operations. This research was carried out using normative-empirical legal research method, which was research by identifying the reality and facts that occur based on the implementation of the government regulations that govern the licensing in order to realize the law enforcement. Due to the misalignment of perceptions caused by legal irregularities regarding claims of control over who has the right to sovereign land, what then happened when an agrarian dispute occured was that the indigenous people attested that theirs was an ulayat (customary) land since the cultural site stands on their ancestral land, while the government attested that it was part of the national land by simply showing a sign that says “this land belongs to the state”. National legal politics are an agenda that must not only focus on external needs, but also fill the nation’s soulKey Word: Agrarian, Legal Disorders, Ulayat, and Claims of Control AbstrakMerebak wajah hukum di Indonesia khususnya dalam mekanisme berbangsa dan bernegara kita dalam pemberlakuan hukum pada masyarakat adat pada sengketa agraria di salah satu wilayah di Sulawesi Selatan. Penulis mencoba mengidentifikasi masalah terkait bagaimana perlindungan hukum hak-hak masyarakat adat terhadap wilayah tanah ulayat atas eksplorasi operasi produksi sumber daya alam. Jenis penelitian yang dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris yang merupakan penelitian dengan cara mengetahui kenyataan dan fakta yang terjadi berdasarkan penerapan peraturan pemerintah yang mengatur dalam melakukan perizinan dalam rangka mewujudkan penegakan hukum. Dikarenakan ketakselarasan persepsi akibat ketakteraturan hukum mengenai klaim penguasaan atas siapa yang berhak atas daulat tanah, sehingga yang terjadi bilamana terjadi persengketaan agraria yakni, masyarakat adat mengatakan bahwa tanah ini adalah tanah ulayat karena situs budaya tegak berdiri di atas tanah moyang, sedangkan pemerintah mengatakan ini adalah tanah nasional dengan menunjukkan plang “tanah ini milik negara”. Politik hukum nasional, sebuah agenda yang jangan boleh hanya bertumpu pada kebutuhan lahir, melainkan juga mengisi jiwa batin bangsa.Kata-kata Kunci: Agraria, Ketakteraturan Hukum, Ulayat, dan Klaim Penguasaan