Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2017-2021 - Mayang Wangi Sukma Irawan; Qatrunada Safira Firdausiah; Nasha Indi Pratama Putri; Lilis Nurlaila Lutviana (KEUDA (Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah), 2023)
Kebijakan otonomi daerah melahirkan kebijakan desentralisasi yang menjadikan daerah tersebut berwenang dalam mengatur pemerintahannya sendiri. Mulai dari pengelolaan sumber daya hingga perencanaan keuangan pemerintah daerah bebas untuk mengaturnya. Kota Surabaya yang diberi kebebasan karena sifat otonomi daerah yang diberikan wajib melakukan analisis keuangan. Hal ini bertujuan untuk melihat realisasi anggaran dan pendapatan daerah. Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah Kota Surabaya tahun 2017-2021. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio efisiensi, dan rasio aktivitas. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa berdasarkan rasio kemandirian Pemerintah Kota Surabaya bersifat Delegatif atau sangat mandiri dimana peran pemerintah pusat tidak domininan dan hampir dikelola sendiri. Pada Rasio efektifitas menunjukan kinerja keuangan Pemerintah Kota Surabaya bersifat efektif. Sedangkan dalam rasio efisiensi masih menunjukkan kinerja yang kurang efisien dalam pengeluaran daerah. Sementara itu, untuk rasio aktivitas menunjukkan prioritas alokasi belanja tidak langsung lebih besar dibandingkan dengan belanja langsung. Dengan demikian, kinerja pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kota Surabaya menunjukkan peran pemerintah pusat tidak dominan dengan kefektifan yang tinggi dalam pengelolaan keuangan tetapi kurang efisien dalam pengelolaan pengeluaran keuangan dan alokasi dana lebih besar untuk belanja tidak langsung.