IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN DAN INFORMASI PUBLIK DI DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA KOTA PALEMBANG - Susi Andriany; Ariyanti Ariyanti (Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK), 2023)
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pemilihan narasumber dipilih dengan teknik purposive sampling dimana peneliti memilih narasumber berdasarkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan narasumber tersebut dapat menjawab pertanyaan penelitian. Teknik pengumpulan data penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah data primer, data sekunder dan data online. Teknik analisis data penelitian ini adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian 1) faktor komunikasi antara pembuat kebijakan dengan para implementor sudah cukup baik karena setiap ada kebijakan baru, pembuat kebijakan langsung mengkomunikasikan hal tersebut kepada para implementor salah satunya dengan cara diadakan sosialisasi. 2) Faktor sumber daya dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh petugas seksi pelayanan informasi publik belum terpenuhi dengan baik, karena jumlah staf yang belum cukup memadai dan adanya kekurangan fasilitas yang dapat menunjang kinerja. Terlebih lagi kekurangan faktor tersebut dapat menimbulkan hambatan seperti data yang sudah dipaparkan sebelumnya oleh peneliti. 3) faktor disposisi, Sikap yang ditunjukan oleh petugas adalah sikap bertanggung jawab yaitu dengan berupaya untuk mentaati peraturan yang terkait keterbukaan informasi publik. Faktor disposisi dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh seksi pelayanan informasi publik sudah cukup terpenuhi dengan baik karena petugas sudah memiliki sikap-sikap yang dapat menunjang terjaciptanya implementasi kebijakan yang baik. 4)faktor struktur birokrasi, Adanya SOP dan koordinasi yang dilakukan oleh petugas dalam mengimplementasikan kebijakan keterbukaan informasi publik sudah cukup memenuhi kebutuhan faktor struktur birokrasi seperti yang dipaparkan oleh Edwards dalam teori Implementasi Kebijakan.