Pidana Korupsi di Indonesia - Frans Simangunsong, S.H., M.H. (PROSEDING SEMINAR UNSA, 2014)
Saat ini, kewenangan untuk merumuskan peraturan perundang undangan, dimiliki oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga dengan fungsi utamanya pengawasan dan legislasi ataupun ditambah dengan fungsi anggaran sebagai instrumen yang penting dalam rangka fungsi pengawasan lembaga terhadap pemerintah.