Sinkronisasi Kebijakan Pertahanan dalam Operasi Militer dengan Hak Asasi Manusia - Aris Sarjito (Journal of Governance and Policy Innovation, 2023)
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlunya kebijakan pertahanan untuk memasukkan hak asasi manusia ke dalam operasi militer, mengidentifikasi tantangan etika, meningkatkan kesadaran personel, menetapkan kerangka akuntabilitas, dan menjajaki kolaborasi internasional untuk sinkronisasi. Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif, memanfaatkan data sekunder, untuk menganalisis literatur dan studi kasus yang ada mengenai kebijakan pertahanan dan hak asasi manusia, mengidentifikasi kesenjangan dan tantangan. Hasil penelitian ini menyoroti peran penting kebijakan pertahanan dalam memajukan dan melindungi hak asasi manusia selama operasi militer. Laporan ini akan mengidentifikasi tantangan-tantangan etis utama yang dihadapi oleh kekuatan militer dalam mengintegrasikan hak asasi manusia, seperti menyeimbangkan keamanan dengan hak-hak individu dan menanggapi dinamika konflik yang berubah dengan cepat. Selain itu, studi ini akan mengusulkan rekomendasi untuk meningkatkan pelatihan dan pendidikan militer guna meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang hak asasi manusia di kalangan personel. Lebih jauh lagi, penelitian ini akan menekankan perlunya kerangka hukum dan kelembagaan yang komprehensif untuk menjamin akuntabilitas atas pelanggaran hak asasi manusia dalam operasi militer. Terakhir, studi ini akan mengeksplorasi pentingnya kolaborasi dan kerja sama internasional dalam menyelaraskan kebijakan pertahanan dengan hak asasi manusia, termasuk pertukaran praktik terbaik dan penetapan standar bersama. Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan berharga mengenai bagaimana kebijakan pertahanan dapat secara efektif mengintegrasikan pertimbangan hak asasi manusia ke dalam operasi militer. Dengan mengatasi urgensi, tujuan, dan tantangan etika, penelitian ini akan berkontribusi dalam mendorong pendekatan yang lebih etis dan bertanggung jawab terhadap penempatan militer.