PELAKSANAAN USAHA PREVENTIF, REPRESIF, DAN REHABILITATIF BERDASARKAN PASAL 14 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN SOSIAL (STUDI DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN) - Akhmad Royhan Fannani (Brawijaya Law Student Journal, 2023)
Akhmad Royhan Fannani, Lutfi Effendi, Bahrul Ulum Annafi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: a.royhanfannani@gmail.com Abstrak Kesejahteraan Sosial merupakan aspek penting di Indonesia. Berkaitan keberadaan pengemis dan pengamen dapat dilakukan penanggulangan dengan cara usaha preventif, usaha represif, dan usaha rehabilitatif. Termasuk Kabupaten Pamekasan mengatasi hal tersebut dengan mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Sosial untuk mengatasi maraknya pengemis dan pengamen di sekitar masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui Pelaksanaan Usaha Preventif, Represif, dan Rehabilitatif Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Sosial Serta mengetahui dan menganalisa Hambatan dan Solusi dalam Pelaksanaan Usaha Preventif, Represif, dan Rehabilitatif Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Sosial. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian sosio legal dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Jenis data yang digunakan adalah data primer dari hasil wawancara dan kuesioner, serta data sekunder yang bersumber dari arsip data dari lokasi penelitian, studi kepustakaan, dan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Pelaksanaan Usaha Preventif, Represif, dan Rehabilitatif Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Sosial belum dilaksanakan sepenuhnya. Adapun faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor peraturan, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Adapun solusi yang dilakukan adalah mengajukan anggaran oleh Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan, memberdayakan pengamen oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan, dan melakukan edukasi melalui media massa dan pengeras suara di lampu lalu lintas. Kata Kunci: kesejahteraan sosial, usaha preventif, usaha represif, usaha rehabilitatif, kabupaten pamekasan Abstract Social welfare is paramount in Indonesia. The presence of beggars and street buskers may need to be responded to with preventive, repressive, and rehabilitative measures. The Regency of Pamekasan has been dealing with this problem by passing Regional Government of the Regency of Pamekasan Number 1 of 2017 concerning Social Order to tackle beggar and busker issues in society. This research aims to find out the implementation of preventive, repressive, and rehabilitative measures according to Article 14 paragraph (1) of Regional Government of the Regency of Pamekasan Number 1 of 2017 concerning Social Order and to find out and analyze the impeding factors and solutions regarding these measures according to Article 14 paragraph (1) of the Regional Regulation concerned. This research employed socio-legal and socio-juridical methods. Primary data were obtained from interviews and questionnaires, while the secondary data were from the archive from the research site, library research, and related laws. The research results report that those measures have not been appropriately implemented due to several factors such as infrastructure and facilities, regulation, the members of the public, and culture. The solution that may be involved is submitting a funding proposal to the Social Agency of the Regency of Pamekasan, empowering street buskers through the Civil Service Police Unit and Fire Department of the Regency of Pamekasan, and giving education through mass media and loudspeakers at traffic lights. Keywords: social welfare, preventive, repressive, and rehabilitative measures, Pamekasan Regency