URGENSI PENGATURAN PARTISIPASI MASYARAKAT PEMERHATI LINGKUNGAN DALAM PROSES PENYUSUNAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN BERDASARKAN ASAS PARTISIPATIF - Fadil Muhammad (Brawijaya Law Student Journal, 2023)
Fadil Muhammad, Muktiono, Indah Dwi Qurbani Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: fadilmuhamammad30@student.ub.ac.id Abstrak Pada skripsi kali ini penulis mengangkat isu tentang ketidaksertaan pemerhati lingkungan dalam proses penyusunan AMDAL ditinjau berdasarkan asas partisipatif. Hal ini terjadi karena terjadi perubahan bunyi pasal 26 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menghapus keikutsertaan masyarakat pemerhati lingkungan dalam proses penyusunan AMDAL. Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perbandingan, bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, tersier. Berdasarkan pendekatan konseptual maka ketidakikutsertaan masyarakat pemerhati lingkungan dalam proses penyusunan AMDAL tidak sesuai dengan asas partisipatif karena pemerhati lingkungan tidak diikutsertakan dalam proses penyusunan AMDAL padahal memiliki peran penting bagi masyarakat dan lingkungan dan berdasarkan perbandingan peraturan perundang-undangan di Negara Lithuania sebagai negara nomor 1 berdasarkan environmental democracy index sebagai negara terbaik dalam pemberian demokrasi lingkungan kepada masyarakatnya telah mengatur secara lengkap tentang keikutsertaan pemerhati lingkungan dalam proses penyusunan AMDAL. Kata Kunci: lingkungan, pemerhati lingkungan, partisipasi Abstract This research discusses the inequality of environmentalists in the process of the drafting of Environmental Impact Analysis (henceforth referred to as AMDAL) seen from the perspective of the participative principle. This issue departed from the amended clause in Article 26 of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management in Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of the Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation, where the matter of the participation of environmentalists is scrapped in the drafting of AMDAL. This research employed normative-juridical methods and conceptual and comparative approaches supported by primary, secondary, and tertiary data. Based on a conceptual approach, the non-involvement of environmental observer communities in the process of formulating the Environmental Impact Assessment (AMDAL) is inconsistent with the participatory principle, because environmental observers are not included in the AMDAL formulation process, in which the community plays an important role for both society and the environment.To compare, Lithuania as the number 1 country according to the environmental democracy index in terms of granting environmental democracy for its citizens has set an overarching regulation for environmentalists participating in the process of AMDAL drafting. Keywords: environment, environmentalists, participative principle